Meskipun mendapat skor terendah, Bahlil diapresiasi karena program hilirisasi mineral dan pertambangan dan penerbitan IUP yang mengurangi tambang ilegal. Namun, faktor negatif seperti isu lingkungan yang merusak ekosistem, ketergantungan tinggi pada batu bara, dan komunikasi publik menteri yang dianggap retoris tanpa eksekusi konkret mendominasi penilaian.
Kementerian lain dengan skor terendah antara lain:
- Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81)
- Kementerian ATR/BPN (2,81)
- Kementerian Hak Asasi Manusia (2,79)
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (2,77)
Pola Kinerja: Teknokrasi vs. Politik
Ali Noer Zaman menyoroti pola umum dari hasil riset ini, di mana kementerian yang bersifat teknokratik dan nonpolitis cenderung bekerja lebih efektif dibandingkan kementerian yang sarat konflik politik.
Melihat kabinet yang masih dalam fase konsolidasi, IndoStrategi menyarankan Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melakukan reformasi struktural, meningkatkan koordinasi antar kementerian, meningkatkan transparansi, dan kreatif mencari inovasi kebijakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat.
Survei ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif kepada 424 narasumber yang dipilih secara purposif dari 34 provinsi. Narasumber memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 dan berprofesi sebagai aktivis, guru, dosen, karyawan, atau pengusaha. Riset juga memanfaatkan sumber berita, dokumen pemerintah, dan analisis akademisi.
(AD/Rdk)
