KABUPATEN TANGERANG – Perkumpulan masyarakat untuk demokrasi (Perekat Demokrasi) mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang mengeluarkan kebijakan terkait pemberdayaan kelompok masyarakat sipil atau
“Kebijakan ini penting sebagai payung hukum untuk memberdayakan CSO yang selama ini berkiprah mendukung program Pemkab Tangerang. Bisa berbentuk Perda atau Peraturan Bupati,” ujar Direktur Perekat Demokrasi Khoerun Huda disela-sela diskusi bertajuk Forum Multi Stakeholder Optimalisasi Peran dan Keberlanjutan CSO Dalam Berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang di Rumah Makan Waroeng Sunda, Talaga Bestari, Cikupa, Kamis (19/1/2023).
Menurut Huda, dukungan dari Pemkab Tangerang sangat penting untuk menunjang kiprah para pegiat sosial tersebut dalam mendukung realisasi program pemerintah tersebut. Dia menyontohkan pada kasus kematian ibu dan bayi baru dilahirkan di Kabupaten Tangerang.
Huda menerangkan, untuk menekan kasus kematian ibu dan bayi baru dilahirkan di Kabupaten Tangerang tersebut, Pemkab Tangerang melalui Dinas Kesehatan membutuhkan peran kelompok masyarakat sipil, salah satunya Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (FOPKIA) yang mengorganisir relawan Motivator Kesehatan Ibu dan Anak (MKIA).
Namun meski peran kiprah mereka sangat besar, tetapi belum didukung dengan infrastruktur kebijakan yang memungkinkan keberlangsungan CSO tersebut.
“Semestinya CSO seperti ini mendapatkan dukungan pendanaan dari Pemkab Tangerang karena aktivitas mereka sangat membantu program kesehatan, tetapi karena belum ada payung hukum untuk menggelontorkan bantuan pendanaan, FOPKIA dan MKIA menghadapi tantangan keberlangsungan aktivitas mereka,” terangnya.
Hal itu diakui Ketua FOKPIA Kabupaten Tangerang Muhamad Atif. Dukungan pendanaan untuk merealisasikan program kesehatan sangat dibutuhkan.
“Selama ini kami mengakses bantuan dari lembaga donor, tapi itu kan berbasis program, jika programnya sudah selesai, maka aktivitas pun bisa terhenti. Alangkah baiknya jika dukungan pendanaan itu dari Pemkab Tangerang,” katanya.
