IV. BANJIR
Banjir juga masih menjadi PR bagi Pemda di Tangerang Raya, tingkat sebaran titik genangan air yang mencapai lebih dari 60 persen di tiap wilayah, serta tingkat kepuasan warga akan kebijakan pemda dalam penanggulangan banjir yang berkisar 30 persen harus menjadi perhatian utama. Kesigapan pihak pemda dalam menyiapkan Pompa, sehingga genangan air tidak bertahan berjam-jam menjadi aspirasi utama, selain ruang resapan yang lebih baik, optimalisasi saluran air, dan pemberian bantuan bagi korban banjir.
V. KESEHATAN
Dari sektor kesehatan kami melihat bahwa kepuasan masyarakat cukup tinggi pada kebijakan yang dilakukan oleh PemKot Tangerang. Walaupun secara jumlah Pusat Pelayanan Kesehatan milik daerah tidak sebanding dengan Kota Tangsel dan Kab. Tangerang, namun hasil survei ini menunjukan bahwa warga tidak melihat itu sebagai suatu faktor negatif. Justru tingkat kepuasan warga melebihi 60 persen. Kami menelaah bahwa kebijakan PemKot yang mewajibkan RS Swasta untuk menerima BPJS dan kebijakan Pemkot untuk membayarkan premi BPJS warga yang kurang mampu, sangat diapresiasi warga. Dan mungkin ini adalah suatu kebijakan yang bisa dijadikan role model, bukan hanya di tangerang raya, tapi di seluruh Indonesia.
VI. KETIMPANGAN
Tingkat ketimpangan sosial juga masih beririsan dengan ketimpangan infrastruktur antara wilayah yang dikelolah oleh pemerintah daerah dan wilayah yang dikelola oleh pengembang, sebab ketika kami menanyakan sebab ketidak puasan, mayoritas menjawab akses jalan yang tidak baik serta penanganan sampah menjadi faktor utama.
VII. BANTUAN SOSIAL
Pada sektor bantuan sosial tingkat kepuasan warga Tangerang Raya secara keseluruhan berada diatas 60 persen bahkan hampir menyentuh 70 persen, hal ini disebabkan oleh tingkat “salah sasaran” yang semangkin tereduksi, serta kualitas bahan-bahan dalam paket bansos yang semakin baik.
VIII. LAPANGAN KERJA
Pada sisi lapangan kerja, kami melihat trend positif pada upaya yang dilakukan pemda kepada warganya, namun tingkat sosialisasinya yang perlu ditingkatkan, sebab secara survei rata-rata hampir 40% warga tidak mengetahui bahwa ada kebijakan yang dilakukan pemda untuk mengentaskan penganguran diwilayahnya.
IX. PENDIDIKAN
Sektor ini mendapat kepuasan yang cukup baik, kecuali diwilayah Kabupaten Tangerang. Terlepas dari hiruk pikuk persoalan PPDB yang menjadi perhatian utama warga, persentase warga yang mempersoalkan kualitas dan fasilitas di sekolah negeri di Kabupaten Tangerang juga sangat tinggi, sehingga ini perlu menjadi perhatian khusus.
X. UMKM
Dominasi warga urban di Kota Tangerang Selatan membuat wilayah ini memiliki tingkat persentase warga sebagai pelaku UMKM tertinggi. Namun akses permodalan dan kebijakan pemerintah daerah yang berpihak kepada pelaku UMKM masih belum dirasakan dampaknya. Terlepas dari hal tersebut, pemerintah perlu mengupayakan agar dapat mengajak anak-anak muda dari bangku sekolah SMA atau perguruan tinggi, untuk diperkenalkan pada dunia UMKM, sehingga orientasi generasi produktif untuk mencari nafkah tidak hanya bertumpu pada dunia kerja, namun juga pada dunia usaha.
XI. POLITIK ANGGARAN
Kepuasan warga pada wilayahnya 5 tahun kebelakang cukup tinggi, yaitu hampir mencapai angka 40 persen, walaupun yang terendah ada di Kabupaten Tangerang, namun angkanya masih baik yaitu 25 persen. Yang perlu menjadi perhatian bagi pihak Pemerintah Daerah adalah perhatian warga pada banyaknya gedung-gedung milik pemda yang tidak selesai dibangun atau mangkrak, serta gedung kosong yang tidak dipergunakan, sehingga hal ini dinilai penghampuban anggaran, hingga menjadi pemicu curiga bagi warga pada tindakan korupsi oknum-oknum pejabat Pemda.
XII. PENEGAKAN HUKUM
Pada sektor penegakan hukum kami melihat bahwa kinerja kepolisian masih menjadi perhatian, bahwa dugaan adanya oknum-oknum yang masih bisa mengunakan hukum demi kepentingan pribadi dan kelompoknya, sangat dirasakan oleh warga dan hal ini menimbulkan antipati serta turunya kepercayaan kepada pihak Polri.
Sedangkan untuk pihak Kejaksaan, mayoritas warga tidak mengetahui dengan jelas apa fungsi dan kinerja dari Kejaksaan di wilayahnya. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi pihak Kejaksaan, untuk lebih luas melakukan upaya sosialisasi tentang tupoksi kejaksaan kepada warga, sehingga dapat menghadirkan kepercayaan publik pada Aparat Penegak Hukum secara holistik.
Follow Berita infotangerang.co.id di Google News
(Ard/Ard)
