Close Ads
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
88 hari
Menuju Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024 - 2029

Advertisement


Bank Banten Kalah Saing Dengan Bank BJB ? PUB Gelar Video Conference

Banten  

Advertisement

BANTEN – Perkumpulan Urang Banten menggelar Forum Group Discussion (FGD) Bank Banten, Jumat (15/05) secara virtual melalui Zoom App dan disiarkan live melalui Facebook Urang Banten.

FGD Bank Banten seri ke-1 yang mengangkat tema pembelian Bank Banten menghadirkan beberapa narasumber yaitu, Dr. Rizqullah, Waketum Bidang Ekonomi PUB, A. Fathoni, Direktur PT.

Banten Global Development, dan K.H. A.M. Romly, Ketua Umum MUI Banten, serta dimoderatori oleh Muhammad Hasan Gaido, Presiden ISABC sekaligus Waketum Bidang Perbendaharaan PUB.

Tercatat yang hadir yaitu Saiful M. Ruky, ahli keuangan korporasi dan pengembangan perbankan, Asep Rahmatullah, Mantan Ketua DPRD Banten (2014-2019), Pepep Faisaludin, Mantan Ketua DPRD Lebak, TB. Sukatma, ahli hukum, Arwan, Asosiasi Banten Menggugat, Wawan Wahyuddin, Wakil Rektor III UIN Sultan Maulana Hasanuddin, dan juga dihadiri peserta internasional, Moh. Amin dari Singapore yang berfokus pengembangan investasi, perdagangan dan konsultan halal, Muammad Martin Abdurahman dari makkah Saudi Arabia dalam pemasaran Hotel besar di Makkah pulman zamzam dan DR Rizky Novihamzah dari Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) pusat perwakilan investasi Indonesia negara di kawasan timur tengah yang bermarkas di Abu Dhabi ibu kota negara UAE.

Eden Gunawan selaku Ketua Panitia FGD yang juga Sekretaris Umum Perkumpulan
Urang Banten (PUB) berpesan bahwa kegiatan ini tidak ada muatan politik, menyerang perorangan atau kelompok, melainkan semata-mata hanya ingin fokus mewujudkan masyarakat Banten sejahtera dalam bingkai iman dan taqwa, mencari solusi juga rekomendasi yang terbaik untuk Bank Banten ini.

Ditegaskan Eden, PUB juga sangat berkeyakinan bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat, sehingga akan selalu menjungjung tinggi persatuan dalam keberagaman.

Mengawali diskusi yang berlangsung kurang lebih dua jam ini, Hasan Gaido menyampaikan prolog berisi fakta-fakta yang memicu jalannya diskusi di antaranya tentang moment dikala PT. Bank Pundi Indonesia TBK yang kemudian berubah nama menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten atau Bank Banten, diakusisi oleh pemerintah Provinsi Banten melalui PT. Banten Global Developmetn (BGD) pada 21 Juli 2016, kemudian selang empat bulan berjalan pada 4 Oktober 2016, Bank Banten resmi dilaunching oleh Gubernur Banten, Rano Karno, yang juga bertepatan dengan HUT Provinsi Banten ke-16.

Namun selama dinamika perjalanannya, terkuak kasus suap pembentukan Bank Banten yang melibatkan BGD dan eks
wakil ketua dan sejumlah oknum DPRD Banten di periksa KPK dan masuk penjara.

Baca juga:  Bangun Bisnis Dengan Etika, Kaya Dini Dengan Usaha

“Saya ingin sampaikan di awal bahwa, saya tidak terlibat langsung proses akusisi Bank Banten sebagai unit usaha di BGD di tahun 2016 waktu itu, karena saya diangkat sebagai Direktur di BGD baru di 2017 yang lalu. Tapi harus diakui proses pembentukan Bank Banten ini cukup ketat secara prosedur, mulai pembentukan tim independen, lalu penujukan penasehat hukum, KJPP, akuntan publik sampai penasehat finasial keuangan, namun juga tanpa mengingkari ada berbagai permasalah di awal proses ini,” demikian dikatakan Fathoni, Direktur PT.BGD diawal paparan.

Sementara itu, Dr. Rizqullah, menyampaikan asas mendasar tentang mengapa Banten butuh bank pembangunan daerah.

“Bank adalah penghubung pemilik dana dan pihak yang butuh dana sehingga disebut sebagai lembaga intermediasi, kemudian bank juga sebagai penggerak perekonomian daerah yang pada nanti mendorong peningkatkan PAD

Selain itu menurutnya, Banten yang terkenal dengan karakteristik masyarakat
yang religius, maka sangat wajar apabila seandainya Banten memiliki bank daerah berkonsep syariah.

“Berdasarkan kajian kami dengan mempertimbangan aspek mendasar tadi, proses pembelian Bank Banten ini mengandung banyak masalah. Pertama, kala itu Bank Pundi berstatus bank yang sakit dan dalam pengawasan intensif Otritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua, memiliki portofolio kredit yang berpotensi macet. Ketiga, bank yang mengalami kerugian dua tahun berturut-turut. Keempat, memiliki banyak kantor operasional yang padahal sebenarnya tidak memberi relevansi dampak ekonomi langsung kepada daerah Banten, dan juga disamping itu menimbulkan biaya operasional yang besar. Kelima, due dilligence tidak mempertimbangkan trend atau perkembangan kinerja perusahaan, alih-alih justru melihat aspek banyaknya kantor operasional tadi yang sebenernya tidak relevan pada perekonomian Banten,” papar mantan Direktur Utama BNI Syariah ini.

Ditambahkan Rizqullah, beberapa opsi bank-bank yang jadi target, Bank Pundi ini satu-satunya bank yang bersedia untuk dibeli, walau dalam kondisi sakit.

“Walau sekali lagi secara bisnis dan dengan pertimbangan sosial masyarakat Banten yang religius, saya ingin katakan tidak layak untuk dibeli,” imbuh Rizqullah, seraya mengatakan, bahwa saat ini Pemprov Banten saat itu Gubernur Rano Karno dengan dukungan politik semua fraksi di izinkan membeli bank pundi dan di rubah nama menjadi bank banten sehingga mau tidak mau harus menerima kenyataan sehingga pemprov Banten yang terpilih adalah pak WH dan Andika harus memiliki tanggung jawab untuk menyehatkan dan membesarkan bank Banten karena secara bisnis sangat
terbuka besar dengan PAD Banten dan pabrik bersekala internasional sehingga sangat memungkinkan bisa sehat dan maju assal jangan abai dalam pengawasan terhadap managmen bank karena majunya bank butuh dukungan permodalan dari pemilik saham dan managmen atau direksi yang mumpuni.

Baca juga:  Ketua SMSI Banten Apresiasi KPU, Pilkada 2020 Terapkan Prokes Covid-19

Setelah semua narasumber diberi kesempatan memaparkan materinya, moderator selanjutnya memberikan kesempatan kepada para penanggap pertama yaitu Saiful M. Ruky, yang juga akrab di sapa Ki Ipung.

Ki Ipung menjelaskan teori tentang gambaran awal situasi pembentukan Bank Banten.

“Dalam corporate finance kita mengenal istilah corporate action trap (perangkap aksi korporasi) atau acquisition trap (jebakan akuisisi) yaitu suatu situasi di mana perusahaan yang diakuisisi itu terjebak dalam situasi seperti buah simalakama. Dalam artian perusahaan tersebut jika dibiarkan akan mati, kalaupun mau dihidupkan butuh biaya yang sangat besar dan belum tentu berhasil.

“Pertanyaan kita, apakah Bank
Banten terindikasi ke arah ini ?” ucap Ki Ipung. “Mari kita analisis, yang mendekati dari beberapa sebab berikut, pertama, kesalahan dalam memilih target akuisisi, umumnya ini kesalahan yang sangat jarang terjadi apabila sepenuhnya secara profesional dilakukan, karena semua prosedur secara ketat diterapkan sebelum mengakuisi sebuah perusahaan, sebagaimana yang tadi disampaikan Direktur BGD. Kedua, harga yang terlalu mahal untuk dibeli. Ketiga, terlalu yakin. Keempat, unsur penyebab non ekonomis. Kelima, problem dalam eksekusi,” ulas Ki Ipung.

“Mari kita lihat di mana kesalahan dalam kasus Bank Banten ini. Jadi di banyak kesempatan kala itu, saya selalu mengatakan untuk tidak mengambil Bank Pundi, kemudian terkait apakah akuisisi ini over price? apprrcial yang pernah kami lakukan equity asset Bank Pundi itu di angka 2,6 T, lalu jika akuisisi 51% maka butuh 1.3 Triliun,” Ki Ipung menambahkan.

Advertisement

Advertisement

Scroll to Continue With Content

Advertisement