Close Ads
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
89 hari
Menuju Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024 - 2029

Advertisement


Bisa Hambat Investasi, Luhut Diminta Turun Tangan Atasi Polemik Pengangkatan Pj Gubernur

DKI Jakarta  

Pengamat hukum, Dr. Dian Parluhutan, S.H, LL. M.
Advertisement

JAKARTA – Polemik pengangkatan penjabat (Pj) Gubernur belum berakhir. Sebab pemerintah sampai saat ini masih belum mengeluarkan regulasi teknis yang mengatur kewenangan para Pj Gubernur tersebut.

Belum diterbitkannya regulasi tersebut, pengamat hukum Dr. Dian Parluhutan menilai hal itu bisa mengganggu iklim investasi di daerah.

“Jika dilihat dari segi hukum bisnis dan hukum internasional, saat ini Presiden Jokowi membutuhkan adanya kegiatan investasi asing masuk ke Indonesia. (Belum adanya regulasi teknis) tentang pengangkatan Pj Gubernur akan menimbulkan permasalahan atau hambatan bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia,” ujar Dian Parluhutan, Sabtu (20/8/2022).

Dian menuturkan, para investor membutuhkan kepastian hukum agar mereka nyaman saat menanamkan modalnya.

Baca juga:  Indeks Kepuasan Publik Tangani Covid-19: 63,1 Persen Masyarakat Banten Puas Kinerja Wahidin

Dirinya menilai, belum adanya aturan yang jelas tentang kewenangan Pj Gubernur bisa berpotensi pada pengambilan keputusan yang melampaui kewenangan (ultra vires).

“Ketika ada yang melakukan gugatan ultra vires terhadap penjabat gubernur, maka keputusan kerjasama investasi dapat dibatalkan oleh PTUN. Tentu hal ini juga akan terbuka lebar terjadinya gugatan kepada pemerintah Indonesia di mahakamah internasional, sebagaimana yang telah dialami Karaha Bodas Company L.L.C yang melibatkan PT Pertamina dimana pemerintah Indonesia dikalahkan, karena pemerintah dianggap telah melanggar prinsip proposional dan prespektif hukum internasional,” terang dia.

Oleh karena itu, menurut Doktor lulusan Universitas Saarlandes Jerman, pengangkatan Pj Gubernur bukan hanya domain Kementerian Dalam Negeri, melainkan juga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga:  Presiden Joko Widodo Bersama Kemendag Ajak Masyarakat Cintai Produk Dalam Negeri

“Di sini urgensi para menteri tersebut untuk duduk bersama, terutama Pak Luhut Binsar Panjaitan harus terlibat agar iklim investasi tidak terkendala,” katanya.

Advertisement

Advertisement

Scroll to Continue With Content

Advertisement