TANGERANG SELATAN – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HARKORDIA), Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) menggelar diskusi dengan tema Menakar Kebijakan dan Pengawasan Anggaran Pemda se-Tangerang Raya. Acara ini digelar di Resto Kampung Anggrek Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (22/12/2023).
Diskusi yang digelar FPRMI tersebut menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing, seperti Sugeng Teguh Santoso Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Denny Charter Direktur Lembaga Survey Index Politica, Adib Mifthaul Direktur Kajian Politik Nasional (KPN), Riyan Hidayat Sekjen Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Haris Maraden Ketua Umum GERAK, serta Ronald Sinyal Mantan Penyidik KPK.
Diskusi juga dihadiri oleh Asda 3 Mukhodas Sahada yang mewakili Walikota Tangsel, Aldy Panit Krimsus Polres Tangsel, perwakilan Pemda se-Tangerang Raya, serta beberapa perwakilan aktivis dan mahasiswa se-Tangerang Raya.
Junaidi Rusli selaku Ketua Pelaksana mengatakan bahwa, diskusi ini digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi di Tangerang Raya.
“Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi di Tangerang Raya,” kata Junaidi pria yang juga menjabat sebagai Waketum FRPMI.
Pihaknya pun juga ingin mendorong kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan anggaran Pemda di Tangerang Raya.
“Kami juga ingin mendorong perbaikan terhadap kebijakan lembaga pengawas, pemeriksa, dan aparat penegak hukum dalam memantau anggaran Pemda se-Tangerang Raya,” jelasnya.
Dalam diskusi tersebut, para narasumber menyampaikan berbagai pandangannya terkait kebijakan dan pengawasan anggaran Pemda se-Tangerang Raya.
Sugeng Teguh Santoso dari IPW mengatakan bahwa, anggaran Pemda se-Tangerang Raya masih rentan terhadap korupsi.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, serta masih banyaknya praktik korupsi yang belum terungkap.
“Anggaran Pemda se-Tangerang Raya masih rentan terhadap korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap sistem pengawasan dan transparansi anggaran,” kata Sugeng.
Denny Charter dari Index Politica mengungkapkan perlu ada sinergi yang kuat antara lembaga pengawas, pemeriksa, dan aparat penegak hukum dalam mengawasi anggaran Pemda se-Tangerang Raya. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya korupsi.
“Perlu ada sinergi yang kuat antara lembaga pengawas, pemeriksa, dan aparat penegak hukum dalam mengawasi anggaran Pemda se-Tangerang Raya,” kata Denny.
