Jalan di Ciater Rusak, YLPKP Minta APH Periksa DPU

Penulis -

Kamis, 17 Desember 2020 - 09:33 WIB

Ketua YLPKP, Puji Iman Jarkasih.

Ketua YLPKP, Puji Iman Jarkasih.

TANGERANG SELATAN – Masyarakat mengeluh akibat rusaknya jalan raya di Ciater Kota Tangerang Selatan (Tangsel), padahal jalan itu baru saja dikerjakan. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Tangsel sulit ditemui untuk meminta penjelasan. Hal itu menuai tanggapan dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon (YLPKP).

Ketua YLPKP, Puji Iman Jarkasih mengatakan bahwa penyebap rusaknya Jalan Raya Ciater yang baru saja dikerjakan pihak kontraktor beberapa pekan lalu, diduga adanya pengurangan spesifikasi dari kualitas mutu hotmix oleh pihak kontraktor.

“Setiap pekerjaan itu pasti ada spek dan HPS, dan itu terlihat speknya dikurangin. Ini dugaan ya,” kata Puji, Selasa (15/12/2020).

Masih kata Puji, dia meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera turun tangan karena jalan tersebut baru dikerjakan sudah rusak, serta sebagai bukti permulaan kegiatan itu diduga telah menyalahi aturan.

Baca Juga :  daftar 12 Titik Lokasi Chek Point di tangerang Selatan

“Seharusnya APH bertindak tegas, itukan sebagai bukti permulaan dari tanggung jawab Dinas PU Tangsel dan kontraktor sebagai pengguna anggaran, jelas-jelas mereka tutup mata,” ujarnya.

Puji menduga, ada informasi yang sengaja ditutupi dengan tidak dicantumkannya nilai anggaran pada papan proyek tersebut.

“Kalau bicara keterbukaan Informasi Publik, jelas ada namanya Pra konstruksi pemasangan papan proyek dipasang di tempat strategis. Tapi kalau tidak dicantumkan nilai anggaran agar dapat dibaca oleh masyarakat umum ini ada apa, kok disembunyikan,” tuturnya.

Baca Juga :  Pilkada 2020 Tangsel, Jumlah TPS Ditambah Menjadi 2.965

“Berarti ini ada masalah disitu, dan bisa dibilang ada indikasi penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Harusnya APH bertanggung jawab dan harus turun cek ke lapangan,” tambahnya.

Puji pun menanggapi sulitnya pejabat DPU dan Inspektorat Tangsel dalam memberikan informasi. Puji menilai adanya pelanggaran undang-undang yang dilanggar.

“Itu ada undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik loh. Seharusnya mereka jangan takut memberikan informasi ke publik karena mereka itu dibayar oleh negara. Makanya bingung kalau Tangsel dapat penghargaan dari KIP (Komunikasi Informasi Publik), parameternya apa, tanya KIP Banten,” tegasnya. (Fan/Red)

Source: Glen/indonesiaparlemen.com.

Share :

Baca Juga

Tangerang Selatan

Kelaparan Pria di Tangerang Curi Susu Demi Ditukar Nasi

Dunia Politik

Coretan Kata ‘Korup’ Hiasi Surat Suara Pilkada Tangsel, Netizen: Tanpa Rakyat Kita Gak Buncit

Tangerang Selatan

Jelang Puasa Ramadhan, Kapusdik Lantas dan Asda III Kota Tangsel Bagikan Sembako

Tangerang Selatan

ABG di Tangerang Selatan Tewas Dililit Ular Sanca

Hukum & Kriminal

Sang Lawyer Dedy Dj Tanggapi Kasus Artis Vicky Prasetyo dalam Perspektif Kacamata Hukum

Tangerang Selatan

Dampak Covid-19, Asda lll Tangsel dan Perum BMW Delatinos Peduli Jurnalis

Tangerang Selatan

Viral Balapan Liar Setop Kendaraan Siang Hari di Serpong, 4 Pelaku Ditangkap Polisi

Tangerang Selatan

Warga Tangsel Yang Belum Terima Bansos Bisa Telepon Ke Nomor ini