JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) dalam hal meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nelayan tradisonal.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Musyawarah Nasional (Munas) PNTI ke-5.
Lebih lanjut Yusharto menerangkan, sebagai organsiasi kemasyarakatan PNTI memiliki fungsi advokasi untuk memengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan terkait nelayan tradisional.
“Ini merupakan pekerjaan yang besar. Bapak/Ibu menjadi bagian (PNTI) dapat menyuarakan secara langsung, mengartikulasikan kepentingan tersebut dan mewujudkannya dalam perencanaan pembangunan di desa,” kata Yusharto di Hotel Bintang Wisata Mandiri, Jakarta, Selasa (19/12/2023).
Guna memastikan fungsi advokasi berjalan baik, Yusharto mengimbau PNTI untuk memanfaatkan sistem informasi agar bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, aspirasi nelayan tradisional dapat tersampaikan lebih cepat dan efektif.
“Tidak bisa ini hanya dilakukan dengan cara-cara tradisional atau secara manual. Luas wilayah berikut panjang pantai yang kita kelola sangat besar dan ini menjadi wilayah operasi Bapak/Ibu sekalian,” tambahnya.
Yusharto menerangkan, PNTI sebagai organisasi kemasyarakatan juga dapat melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Apakah kebijakan tersebut sudah relevan dengan kondisi nelayan atau belum. Dirinya menyarankan agar kontrol sosial dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling bawah yakni pemerintahan desa.
