Arinal mengatakan bahwa pembinaan terhadap Bumdes di Lampung sudah dilakukan namun perlu dioptimalkan lagi. Dari 2.435 desa yang ada di Provinsi Lampung sudah 2.081 Bumdes yang berdiri, dan yang sudah teregistrasi di Kementerian Desa PDTT sebanyak 1.516 Bumdes. Di Provinsi Lampung terdapat 5 Bumdes bersama dan 3 kawasan perdesaan prioritas nasional, dengan jumlah penduduk 9,5 juta orang.
Konsumsi BBM yang tinggi merupakan potensi yang besar jika Bumdes dan Bumdes bersama dapat ikut serta pada program Pertashop yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan PT Pertamina.
“Saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri RI dan PT Pertamina dalam pelaksanaan program Pertashop di Provinsi Lampung yang merupakan bentuk komitmen dalam mendukung program pemerataan energi di pedesaan. Sekaligus dalam rangka menindaklanjuti nota kesepahaman antara Pemerintah Pusat dan PT Pertamina (Persero) beberapa waktu yang lalu,” jelas Arinal.
Pemprov Lampung berharap kehadiran Pertashop dapat meningkatkan perekonomian di pedesaan, terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, di mana dampaknya bukan hanya di sektor kesehatan saja tetapi juga di sektor ekonomi.
Pada tahap I Provinsi Lampung mendapat alokasi 21 titik Pertashop, tahap II sebanyak 159 titik, dan tahap III akan diusulkan sebanyak 393 titik Pertashop yang akan menggandeng PT Bank Lampung, terutama dalam hal kerja sama pembiayaan.
Demikian juga PT Lampung Jasa Utama (BUMD) bersedia menjadi mitra desa yang akan dilakukan pendataan lokasinya oleh Dinas PMDT, Bappeda dan Dinas ESDM Provinsi Lampung, sehingga Program Pertashop di Provinsi Lampung dapat optimal dan dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Pertashop merupakan perwujudan keseriusan pemerintah dalam membangun desa, menggeliatkan perekonomian desa, mendekatkan pelayanan BBM berkualitas ke desa. Supaya masyarakat bisa menikmati harga seperti SPBU dan kualitas produk serta takaran sama dengan SPBU.
“Saya berharap, Pertashop dan Pertamina retail (pelumas dan gas elpiji) ini akan mendorong perkembangan UMKM, Desa Mart, Bumdes Mart, warung desa sehingga memicu pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata Arinal.
BUMDes, menurut Arinal harus profesional dan transparan dalam mengelola bidang usaha agar pertashop bisa tumbuh berkembang menjadi lebih baik.
“Pelayanan harus sesuai standar, jujur, sesuai takaran sehingga masyarakat percaya. Dalam bisnis, kepercayaan konsumen itu nomor satu. Kalau sudah percaya dan puas dengan pelayanannya maka akan menjadi konsumen tetap, bahkan menjadi pengiklan secara tidak langsung,” ujarnya.
Demikian pula dalam hal manajemen keuangan, Arinal minta agar dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel. Dengan demikian benar-benar keberadaan pertashop ini memberikan manfaat yang maksimal.
“Bisa berkembang, sukses dan menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan warga. Jika pengelolaannya berhasil, ini akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain yang wilayahnya jauh dari SPBU, ini kesempatan yang baik apalagi BBM merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan bagi kita semua,” harap Arinal.
Kegiatan ini diikuti oleh Pemprov Lampung, Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung, OPD terkait yang hadir langsung dalam memenuhi undangan. Kegiatan ini juga diikuti melalui virtual zoom yang disaksikan oleh 100 peserta, dan 211 orang yang ikut menyaksikan streaming youtube. (Arf/Red)
Source: Puspen Kemendagri.
