Close Ads

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ads


Mendagri Minta Pemda Maluku Realisasikan APBD 2024 di Awal Tahun

Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) se-Provinsi Maluku dapat merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sejak awal tahun. Langkah ini dibutuhkan untuk meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga daya beli kian menguat. Selain itu, belanja pemerintah merupakan unsur penting untuk mendukung sektor swasta.

News  

Mendagri Tito Karnavian memimpin Rakor Kepala Daerah se-Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Ambon. (Dok. Puspen Kemendagri/infotangerang.co.id)
Advertisement

Ambon, InfoTangerang.co.id  – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) se-Provinsi Maluku dapat merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sejak awal tahun.

Langkah ini dibutuhkan untuk meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga daya beli kian menguat. Selain itu, belanja pemerintah merupakan unsur penting untuk mendukung sektor swasta.

“Daya beli masyarakat meningkat akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, konsumsi rumah tangga adalah angka terpenting untuk menyusun angka pertumbuhan ekonomi, sebagai indikator ekonomi bergerak atau tidak,” ujar Tito Karnavian usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Kamis (11/1/2024).

Baca juga:  Mendagri Instruksikan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik

Lebih lanjut, Mendagri mengaku mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo untuk mengecek sekaligus mendorong seluruh daerah agar merealisasikan APBD-nya sejak awal tahun. Dirinya menekankan kepada Pemda agar tidak menahan realisasi belanja apalagi menunggunya hingga akhir tahun.

Baca juga:  Kementerian PUPR Gandeng PWI Gelar Konsolidasi Regional

Dalam Rakor tersebut, Mendagri mengecek realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 seluruh Pemda di Provinsi Maluku apakah telah sesuai target atau justru sebaliknya. Berdasarkan hasil evaluasi, Kota Ambon dan Provinsi Maluku memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi dibanding daerah lainnya di Maluku.

“Itu yang terbaik adalah provinsi, karena pendapatannya di atas 90 persen, dan belanjanya juga mendekati 90 persen,” ujarnya.

Iklan Ads

Advertisement

Scroll to Continue With Content

Advertisement