Tak kalah penting, Mendagri juga menyoroti pentingnya pembentukan hotline atau desk yang menangani persoalan bantuan sosial, sehingga kepala daerah dapat menyampaikan keluhan maupun persoalan kepada pemerintah pusat.
“Kami juga menyarankan ada semacam hotline, entah itu melalui online, melalui digital atau mungkin melalui telepon hotline yang diawaki oleh semacam desk, desk bansos, mungkin dipusatkan di PMK ataukah di tempat lain, sehingga kalau ada problema di daerah yang mereka tidak menerima atau barangkali kepala daerah ada yang ingin menyampaikan masukan, saran, kritik, dan lain-lain, kami nanti akan mengarahkan mereka agar menyampaikan saran dan masukan itu melalui hotline tersebut,” usulnya.
Setelah adanya sinkronisasi data tersebut, Mendagri juga menekankan perlu adanya kesepahaman atau mutual understanding antara pemerintah pusat dan daerah, misalnya saja melalui rapat koordinasi, agar program dan kebijakan pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial dapat berjalan dengan baik.
“Kami mohon kiranya nanti kalau sudah dari pemerintah pusat melakukan sinkronisasi data dan kemudian skema programnya tiap-tiap Kementerian/Lembaga sudah dipadukan, kami sarankan kita melaksanakan semacam rakor pusat dan daerah yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah, sehingga mereka paham apa yang kita kerjakan tingkat pusat dan apa yang harus mereka kerjakan di tingkat daerah,” tuturnya. (Dhi/Red)
Source: Puspen Kemendagri.
