BANTEN – Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) Provinsi Banten mendorong Kapolda Banten yang baru menjadikan semangat Polisi Bersama Masyarakat sebagai agenda nyata reformasi pelayanan dan penegakan hukum di Provinsi Banten.

Ketua PW HIMMAH Banten, Rizki Syahputra, S.H.I., M.H., menilai pergantian kepemimpinan di Polda Banten harus menjadi momentum pembenahan institusi, terutama dalam pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), SIM, SKCK, respons terhadap laporan masyarakat, hingga pengawasan kinerja aparat di tingkat Polsek.

“Polisi bersama masyarakat jangan hanya menjadi slogan. Masyarakat harus merasakan langsung kehadiran polisi ketika membutuhkan pertolongan, membuat laporan, mencari perlindungan, maupun menghadapi persoalan hukum. Ukuran keberhasilan kepolisian bukan hanya penindakan, tetapi juga kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat,” tegas Rizki.

Menurutnya, persoalan keamanan di Banten, mulai dari gangguan ketertiban jalanan, penyalahgunaan narkoba, bullying, hingga berbagai tindak kriminal, membutuhkan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif. Patroli di wilayah rawan, respons cepat terhadap aduan, serta kolaborasi dengan masyarakat dan lingkungan pendidikan harus diperkuat.

PW HIMMAH Banten juga meminta agar pelayanan SIM dan SKCK dilaksanakan secara transparan, bebas pungutan liar, percaloan, dan diskriminasi. Masyarakat harus memperoleh kepastian mengenai persyaratan, biaya resmi, serta mekanisme pelayanan dan pengaduan yang mudah diakses.

“Jangan sampai masyarakat datang ke kantor polisi untuk mencari keadilan, tetapi justru mendapatkan pelayanan yang tidak jelas atau merasa dipersulit. Polsek harus menjadi tempat masyarakat memperoleh perlindungan, bukan menambah beban masyarakat,” ujarnya.

PW HIMMAH Banten mendorong Kapolda memperkuat pengawasan internal, mengevaluasi kualitas pelayanan di Polres dan Polsek, serta membuka ruang kritik dan pengaduan publik secara responsif. Organisasi mahasiswa, menurutnya, harus ditempatkan sebagai mitra kontrol sosial yang konstruktif.

“Kapolda baru harus mampu membangun kepolisian yang terbuka terhadap kritik, profesional, dan dekat dengan masyarakat. Kami mendukung perbaikan institusi, tetapi juga akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial apabila masih ditemukan pelayanan yang buruk atau persoalan penegakan hukum yang merugikan masyarakat,” tutup Rizki Syahputra.

PW HIMMAH Banten berharap semangat Polisi Bersama Masyarakat benar-benar diwujudkan dalam perubahan pelayanan yang konkret, terukur, dan dirasakan langsung oleh warga Banten.

(Ard/Rdk)

iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *