JAYAPURA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa optimalisasi program perumahan rakyat tidak hanya membantu masyarakat memperoleh hunian layak, tetapi juga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, program ini memiliki multiplier effect yang kuat karena mampu menggerakkan berbagai sektor usaha mulai dari perbankan, pengembang perumahan, hingga toko material bangunan sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.
“Dan ini kalau seandainya perumahan ini bisa ditangani dengan baik, diselesaikan masalahnya, di samping menyelesaikan masalah kemiskinan dan kemudian kesulitan masyarakat, ini akan menimbulkan ekosistem ekonomi yang berputar,” ujar Tito Karnavian saat menghadiri acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6/2026).
Mendagri menjelaskan, persoalan perumahan di Indonesia masih menjadi tantangan besar akibat adanya kesenjangan (backlog) antara kebutuhan dan ketersediaan hunian layak. Guna mengatasi hal ini, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat penyelesaian masalah tersebut.
Tito mengingatkan bahwa upaya ini tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya di kawasan Indonesia Timur, harus ikut memberikan dukungan penuh. Terlebih jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jangkauan program perumahan dipastikan akan sangat terbatas.
Oleh karena itu, Mendagri mengajak Pemda untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan, salah satunya dengan mengoptimalkan peran Mal Pelayanan Publik (MPP). Pemda juga didorong untuk membebaskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
