“Supaya tadi, developer-nya semangat untuk membangun perumahan. Dapat KUR juga, Kredit Usaha Rakyat,” katanya.
Soroti Kendala Perizinan di Tanah Papua
Pada kesempatan yang sama, Mendagri menyayangkan masih banyaknya daerah di Tanah Papua yang belum menerbitkan PBG bagi MBR. Hambatan administratif ini dinilai berdampak langsung pada belum meratanya akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain itu, jumlah infrastruktur MPP di wilayah Papua saat ini juga dinilai masih minim.
Sebagai solusi, Tito menyarankan Pemda di Papua yang belum memiliki MPP untuk melakukan studi banding dan meniru praktik baik (best practice) yang telah diterapkan oleh Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar dalam mengelola layanan publik terpadu.
“Di sana ada polisi buat ngurus SIM, paspor, imigrasi, semua enggak ada yang pakai seragam. Semuanya berpakaian seperti biasa, namun hasilnya lebih cepat dan maksimal,” tandasnya.
Sebagai informasi, agenda ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dyah Mawarty, serta jajaran pejabat terkait lainnya.
(Ard/Rdk)
