JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan perkembangan pemulihan pascabencana Sumatera yang telah berjalan hampir satu tahun. Kendati menunjukkan progres positif di berbagai sektor, Mendagri menyentil sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang dinilai lambat dalam memanfaatkan anggaran pemulihan.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) terkait Antisipasi Bencana Alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Mendagri menjelaskan bahwa rapat tersebut memfokuskan tiga hal utama: evaluasi pemulihan satu tahun terakhir, langkah antisipasi cuaca ekstrem, dan keberlanjutan program hingga 2027.
“Intinya Beliau (Presiden Prabowo) ingin mendapatkan laporan progres satu tahun pascabencana Sumatera. Kemudian langkah jangka pendek menghadapi potensi hujan dan hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Sekaligus perancangan program dan anggaran rehab-rekon untuk 2027,” ujar Tito.
Mendagri melaporkan penanganan pascabencana mencakup 53 kabupaten/kota terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sektor pemulihan meliputi infrastruktur konektivitas, fasilitas pendidikan dan kesehatan, pasar, sarana ibadah, pemulihan UMKM, hingga normalisasi sungai dan pembersihan material bencana.
Pemerintah juga terus mengejar pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
Mendagri mengakui bahwa cuaca ekstrem berupa hujan berlanjut yang memicu banjir dan longsor susulan menjadi hambatan utama di lapangan. Meski begitu, target rehabilitasi dan rekonstruksi terus didorong selesai secara permanen hingga 2028.
iklan
