“Targetnya sampai tahun 2028. Yang penting semua kementerian, lembaga, dan pemda terus bergerak. Saya minta pemda memanfaatkan anggaran yang ada, baik dari Transfer ke Daerah (TKD) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Pemerintah pusat mencatat telah menyalurkan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun untuk wilayah terdampak. Rinciannya meliputi Belanja Tidak Terduga (BTT): Rp268 miliar, Tambahan TKD: Rp10,64 triliun, Tambahan Alokasi TKD Penanganan Bencana: Rp1,44 triliun.
Namun, Mendagri menyayangkan penyerapan dana di tingkat daerah yang belum merata.
“Realisasinya bervariasi. Di Sumatera Barat ada yang tertinggi mencapai 54 persen, tetapi ada juga daerah yang baru 5 persen. Saya ingatkan para kepala daerah, tambahan TKD dari Presiden tolong dimanfaatkan secara maksimal,” imbaunya.
Tito menyayangkan masih ada daerah yang realisasi anggarannya di bawah 10 persen. Padahal dana tersebut sangat krusial untuk kebutuhan mendesak masyarakat—seperti pengadaan tenda, perbaikan jalan rawan longsor, hingga pengerukan sungai.
Dalam konferensi pers tersebut, Mendagri didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Kepala BNPB Kristomei Sianturi.
(Ard/Rdk)
iklan
