LOMBOK BARAT, infotangerang.co.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para gubernur untuk memperkuat koordinasi, menjaga integritas, dan menghadirkan kepemimpinan transformasional.
Langkah ini dinilai krusial agar pemerintah daerah mampu menjawab tantangan yang kian kompleks, mengawal program prioritas nasional, sekaligus mendongkrak kualitas pelayanan publik.
Pesan tersebut disampaikan Bima saat membuka Rapat Kerja (Raker) Gubernur Anggota Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ballroom Aruna Senggigi Resort & Convention, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7/2026).
Mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Bima mengingatkan bahwa gubernur mengemban dua fungsi strategis sekaligus: Sebagai kepala daerah otonom, Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Oleh karena itu, gubernur wajib membangun koordinasi erat dengan pemerintah kabupaten/kota demi menyinkronkan program prioritas nasional. Bima juga meneruskan pesan Mendagri agar para gubernur rutin menggelar koordinasi baik tatap muka maupun daring bersama bupati, wali kota, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
”Di Jakarta, Kemendagri, Pak Menteri [Dalam Negeri] itu konsisten. Senin itu rakor inflasi, enggak pernah absen. Kadang bergantian, Wamen atau Sekjen, dan rakor-rakor lain. Jadi, di tengah situasi seperti ini, Pak Menteri menitipkan Bapak-Ibu untuk fokus tetap pada rakor-rakor,” ujar Bima.
Selain koordinasi, Mendagri meminta para gubernur memimpin langsung pelaksanaan program kerja, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran. Menurut Bima, kepemimpinan tidak boleh sepenuhnya didelegasikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda), melainkan harus hadir hingga ke tingkat bawah.
Isu integritas dan pencegahan korupsi juga menjadi sorotan utama. Selain itu, Bima meminta perhatian khusus dari para kepala daerah untuk menuntaskan sengketa batas wilayah yang masih mengganjal.
”Pak Menteri meminta Bapak-Ibu untuk juga memberikan atensi kepada persoalan-persoalan batas daerah, kabupaten, kota, dan desa, dan lain-lain. Ini kita ingin selesaikan secara dicicil oleh teman-teman di Adwil. Nah itu arahan dari Pak Menteri yang harus saya sampaikan,” terangnya.
Jaga Standar Pelayanan Publik
Di sisi lain, Bima mengingatkan agar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak kendor, meskipun ada penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Ia meminta kepala daerah menghindari kinerja rendah (underperform) dan terus berinovasi lewat kepemimpinan transformasional.
Bima memetakan 5 tantangan utama yang dihadapi kepala daerah saat ini:
- Dinamika geopolitik global.
- Pengawalan program prioritas nasional.
- Pemenuhan janji-janji kampanye.
- Perkembangan algoritma media sosial.
- Antisipasi risiko persoalan hukum.
”Kami berharap sekali di forum ini Gubernur Kaltim sebagai Ketua [APPSI] bisa terus menginspirasi best practices masing-masing yang transformer itu, dijadikan contoh bagi yang underperformer,” tambahnya.
Menutup arahannya, Bima mengajak kepala daerah berfokus pada pertumbuhan ekonomi untuk menyokong program prioritas.
Mengutip pemikiran ekonom peraih Nobel, Robert E. Lucas Jr., dalam “On the Mechanics of Economic Development”, Bima menekankan bahwa pembangunan sejati tidak hanya bertumpu pada investasi fisik atau teknologi, melainkan pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).
”Jadi mari kita sama-sama belajar dan kuatkan bagaimana membangun ekosistem di sini,” tandasnya.
Sebagai informasi, Raker ini turut dihadiri oleh Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, jajaran gubernur dan perwakilan provinsi se-Indonesia, serta para pengurus dan dewan pakar APPSI.
(Ard/Rdk)
