INFOTANGERANG.CO.ID – Lembaga riset IndoStrategi merilis hasil evaluasi kinerja satu tahun Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari survei terhadap 47 kementerian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, meraih skor kinerja tertinggi, sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menempati posisi terendah.
Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, menyatakan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, bahwa secara umum seluruh kementerian mendapatkan skor kinerja sedang. Namun, variasi skor antar kementerian menunjukkan perbedaan signifikan.
“Berdasarkan grafik, semua kementerian mendapatkan skor kinerja sedang. Namun demikian, terdapat variasi skor. Yang tertinggi adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” jelas Ali.
Mendikdasmen Raih 3,35 Poin
Kementerian yang dipimpin Abdul Mu’ti berada di puncak dengan skor 3,35 poin. Kinerja positif Mendikdasmen dinilai karena sistem PPDB/SPMB yang baru lebih tertib dan minim gejolak, serta kepemimpinan menteri yang dinilai teknokratik dan memahami dunia pendidikan dasar.
Namun, Ali juga mencatat faktor negatif, yaitu kebijakan yang sering berubah-ubah dan kesejahteraan guru yang masih rendah.
Selain Mendikdasmen, kementerian lain yang masuk dalam lima besar skor tertinggi adalah:
- Kementerian Luar Negeri (3,32)
- Kementerian Agama (3,26)
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22)
- Kementerian Pertanian (3,21)
Bahlil di Titik Terendah dengan 2,74 Poin
Sebaliknya, Kementerian ESDM di bawah Bahlil Lahadalia mencatat skor terendah, yakni 2,74 poin.
Meskipun mendapat skor terendah, Bahlil diapresiasi karena program hilirisasi mineral dan pertambangan dan penerbitan IUP yang mengurangi tambang ilegal. Namun, faktor negatif seperti isu lingkungan yang merusak ekosistem, ketergantungan tinggi pada batu bara, dan komunikasi publik menteri yang dianggap retoris tanpa eksekusi konkret mendominasi penilaian.
Kementerian lain dengan skor terendah antara lain:
- Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81)
- Kementerian ATR/BPN (2,81)
- Kementerian Hak Asasi Manusia (2,79)
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (2,77)
Pola Kinerja: Teknokrasi vs. Politik
Ali Noer Zaman menyoroti pola umum dari hasil riset ini, di mana kementerian yang bersifat teknokratik dan nonpolitis cenderung bekerja lebih efektif dibandingkan kementerian yang sarat konflik politik.
Melihat kabinet yang masih dalam fase konsolidasi, IndoStrategi menyarankan Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melakukan reformasi struktural, meningkatkan koordinasi antar kementerian, meningkatkan transparansi, dan kreatif mencari inovasi kebijakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat.
Survei ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif kepada 424 narasumber yang dipilih secara purposif dari 34 provinsi. Narasumber memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 dan berprofesi sebagai aktivis, guru, dosen, karyawan, atau pengusaha. Riset juga memanfaatkan sumber berita, dokumen pemerintah, dan analisis akademisi.
(AD/Rdk)
