Close Ads

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ads


Kemendagri: ASN Adalah Aktor Pengelola Keuangan Daerah

DKI Jakarta  

Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni saat menjadi pembicara dalam Webinar ASN Belajar. (Dok. Puspen Kemendagri/infotangerang.co.id)
Advertisement

JAKARTAKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan, aparatur sipil negara (ASN) berperan penting dalam mendukung penyerapan anggaran daerah. Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni saat menjadi pembicara dalam Webinar ASN Belajar yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.

Webinar bertajuk “Peran Strategi ASN dalam Rangka Realisasi dan Penyerapan Program Kegiatan dan Anggaran yang Cepat, Efektif-Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif (CETTAR)” tersebut berlangsung pada Senin (10/1/2022).

Baca juga:  Survei Calon Pj Gubernur Jakarta: Bahtiar Kalah Populer Tapi Dipilih Warga

Karena itu, Fatoni meminta agar ASN dapat lebih meningkatkan perannya dalam mempercepat penyerapan anggaran daerah. Upaya ini dinilai penting untuk mengatasi masalah rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kerap terjadi setiap tahun.

“ASN adalah aktor pengelola keuangan daerah. Peran, tugas, dan fungsinya dalam perangkat daerah wajib didudukkan, sehingga dapat berperan aktif dalam mendorong realisasi program dan kegiatan,” kata Fatoni.

Dalam kesempatan itu, Fatoni membeberkan sejumlah langkah agar ASN dapat lebih berperan dalam menggenjot penyerapan anggaran. Para ASN dinilai perlu untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep perencanaan dan pembangunan di daerahnya. Hal ini untuk memastikan realisasi keuangan perangkat daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah secara efektif.

Baca juga:  Sandiaga Salahuddin Uno Ajak SMSI Bantu Kebangkitan Sektor Pariwisata

Selain itu, Fatoni mengimbau para ASN harus mampu berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik secara vertikal dan horizontal agar realisasi anggaran yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Iklan Ads

Advertisement

Scroll to Continue With Content

Advertisement