Close Ads

Iklan - Scroll untuk membaca artikel ↓

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Advertisement


Kemendagri Berharap RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Mampu Minimalisir Resistensi

DKI Jakarta  

Sekjen Kemendagri, Muhammad Hudori. (dok. Puspen Kemendagri)
Advertisement

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dapat meminimalisir resistensi. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori pada Uji Publik di Harris Vertu Harmoni, Jakarta Pusat, Senin (7/12/2020).

“Yang penting adalah bagaimana RPP ini secara prinsip bisa dilakukan teman-teman daerah tentu saja oleh kementerian atau lembaga, dan yang paling penting juga mudah-mudahan RPP ini mampu meminimalisir resistensi yang ada di daerah,” kata Hudori.

Baca juga:  Pilkada Serentak Relatif Aman, Mendagri Apresiasi Kerja Keras Semua Pihak

Dikatakan Hudori, RPP yang telah memasuki draft yang ke-27 ini disusun berdasarkan kebersamaan Tim.

“RPP ini adalah RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah. Sebagaimana kita ketahui ada 40 RPP, 4 Perpres, jadi ini menginterpretasikan dari berbagai kementerian atau lembaga menjadi satu RPP,” tuturnya.

Baca juga:  Apresiasi Evaluasi Penyelenggaran Pemda Terbaik, Kota Tangerang Raih OTDA Award

RPP disusun setelah sebelumnya melalui serangkaian diskusi dan konsultasi publik untuk mendengarkan berbagai masukan.

“Masukan dari berbagai yang hadir baik secara fisik, pertemuan virtual maupun masukan dari website, dan ini prinsipnya sepanjang masukan itu ada relevansinya, kita masukan, dan ini sudah diramu dan menghasilkan draft yang ke-27,” jelas Hudori. (Dhi/Red)

Source: Puspen Kemendagri.

Advertisement

Scroll to Continue With Content

Advertisement