Close Ads
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
88 hari
Menuju Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024 - 2029

Advertisement


Sekjen Kemendagri: Jangan Membuat Peraturan yang Bebankan Masyarakat

DKI Jakarta  

Muhammad Hudori, Sekjen Kemendagri. (dok. Puspen Kemendagri)
Advertisement

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori mengingatkan kepada kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk tidak membuat banyak peraturan.

Jangan membuat Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Walikota (Perwali) yang akan memberatkan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Muhammad Hudori dalam sambutan acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) 2020, di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (23/11/2020).

Hudori menyampaikan, DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah memiliki fungsi penyusunan regulasi (Perda), fungsi penganggaran dan pengawasan. Untuk itu, diharapkan fungsi DPRD di masa pandemi Covid-19 ini harus bersinergi dengan pemerintah daerah.

Baca juga:  Buka Latsar CPNS, Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Peka dan Responsif

Pertama, kata Hudori, membangun komunikasi yang baik dalam mengimplementasikan dan menyosialisasikan secara masif protokol kesehatan, diantaranya penggunaan masker kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, konsepsi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan birokrasi yang berbelit dan beban administrasi bagi publik atau masyarakat.

Ketiga, lanjut Hudori, dalam rangka percepatan perizinan berusaha untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah, perlu dilakukan penyederhanaan terkait jenis dan prosedur perizinan.

Baca juga:  Ini Single Hits Terbaru DJ Sang Lawyer feat Arona, Bisa Bikin Baper Milenial

Advertisement

Advertisement

Scroll to Continue With Content

Advertisement