KABUPATEN TANGERANG – Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Tangerang mencanangkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Rentenir untuk melindungi warga dari jeratan utang ilegal. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Pemkab Tangerang, tokoh ekonomi syariah Banten, hingga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang.
Ketua Umum MES Kabupaten Tangerang, Mohamad Mahrusillah, menegaskan praktik rentenir kini sudah merambah hingga ke pelosok desa. Menurutnya, kondisi ini membutuhkan gerakan bersama yang terstruktur dan masif.
”Dari Kosambi sampai Solear, masalahnya mirip: warga kepepet lalu tergiur jalan pintas hingga utangnya membengkak ratusan persen,” kata Mahrusillah.
Ia menjelaskan Satgas Anti-Rentenir ini akan melibatkan ulama, pemerintah, ormas, wartawan, hingga mahasiswa.
”Kalau mereka punya sindikat hitam, kita lawan dengan sindikasi putih. Ada ulama, pemerintah, ormas, wartawan, sampai mahasiswa untuk mengedukasi, menerima aduan, dan mendampingi warga,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari tokoh penggerak Ekonomi Syariah Banten, KH Embay Mulya Syarief. Ia menyebut praktik pinjaman ilegal bukan sekadar masalah utang-piutang, melainkan sudah merenggut ketenangan hidup warga.
”Kasihan warga kita yang jadi korban penipuan berkedok pinjaman sampai hidupnya nggak tenang. Makanya, Satgas Anti-Rentenir ini harus benar-benar hadir dan terasa manfaatnya buat seluruh warga Tangerang,” ujar KH Embay di Pendopo Bupati Tangerang, Jumat (11/9/2026).
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemkab Tangerang menyiapkan alternatif pembiayaan resmi melalui BPR, PT LKM, dan UPDB agar warga tidak lagi bergantung pada rentenir.
”Saya hadirkan UPDB, PT LKM, dan BPR. Bantu masyarakat kita yang mau pinjam, persyaratan mudah dan ringan bunganya supaya masyarakat tidak ke rentenir,” tegas Bupati Tangerang, Maesyal.
Meski begitu, Maesyal mengingatkan agar kemudahan akses modal ini diimbangi dengan tanggung jawab dari masyarakat.
”Kita hadir untuk memberikan solusi. Kalau diberikan kemudahan untuk pinjam, jangan lupa kewajibannya. Manfaatkan lembaga yang resmi dan jangan sampai ke rentenir,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Tangerang terpilih, Hendra Wijaya, mengapresiasi langkah cepat MES, Pemkab Tangerang, dan PT LKM AKR. PWI siap berada di barisan depan untuk mengawal dan menyebarluaskan edukasi terkait bahaya pinjaman ilegal.
”Kehadiran Satgas Anti-Rentenir menjadi angin segar bagi masyarakat, mengingat maraknya warga yang terjerat perangkap utang ilegal di wilayah Tangerang. PWI Kabupaten Tangerang akan mengawal gerakan ini, mulai dari menyosialisasikan bahaya rentenir hingga menyebarluaskan program-program edukasi,” tegas Hendra.
(Ard/Rdk)
