Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta bidang kebakaran.
Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Tenaga Kerja dan Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
Dinas Perhubungan dan transportasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan transportasi. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, bidang statistik, dan bidang persandian serta kearsipan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan. Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan serta kehutanan.
Sedangkan, 6 badan yang telah dirampingkan yakni, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang penunjang bidang pendidikan dan pelatihan serta kepegawaian.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Penanggulangan Bencana. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dan Badan Penghubung.
Lebih lanjut, Adib mengusulkan agar perampingan OPD oleh PJ Gubernur Banten sebaiknya ditunda dahulu, hingga terpilihnya Gubernur Banten definitif. Serta meminta agar DPRD Provinsi Banten tidak gegabah dalam mengambil keputusan terkait dengan persetujuan usulan Pj Gubernur Banten tersebut.
(Rdk)
