Headline:
Permohonan Maaf Atas Down-Nya Website infotangerang.co.id Karena DDoS Attack
Advertisement - Scroll to continue with content

PTUN Serang Limpahkan Gugatan Pengangkatan Pj Gubernur Banten ke PTUN Jakarta

Rizki Aulia Rohman, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Banten (kanan) didampingi Kuasa Hukumnya Raden Elang Yayan Mulyana (tengah) usai sidang di PTUN Serang, Rabu 29 Juni 2022. (Foto: Ist)

SERANG – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Serang melimpahkan gugatan DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Banten soal pengangkatan Penjabat (PJ) Gubernur Banten Al Muktabar oleh Presiden RI ke PTUN Jakarta.

Hal itu mengemuka dalam sidang perdana gugatan tersebut di PTUN Serang, Rabu (29/6/2022).

Dalam sidang tersebut, Ketua PTUN Kota Serang Herry Wibawa mengatakan, gugatan dilimpahkan ke PTUN Jakarta karena pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut.

Menanggapi hal itu, Rizki Aulia Rohman Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Bantennmengatakan akan terus mengawal proses langkah hukum yang sudah teregistrasi dengan nomor perkara 42/G/2022/PTUN.SRG.

Baca juga:  Mencuri Masker, 2 PNS di Tangkap Polisi

“Gugatan ini dilakukan guna menindaklanjuti upaya administrasi keberatan perihal pengangkatan penjabat Gubernur Banten Al Muktabar melalui keputusan Presiden,” kata Rizki.

Menurut Rizki, alasan dan dasar gugatan perihal penjabat Gubernur Banten karena telah merugikan dan menghilangkan hak memilih dan dipilih secara demokrasi masyarakat Banten.

“Karena dalam melakukan pengangkatan penjabat gubernur harus memuat aturan pelaksana terkait mekanisme pemilihan yang terbuka, transparan dan akuntabel sehingga tidak menggeser prinsip demokrasi,” tegasnya.

Disisi lain, lanjut Rizki, dalam UUD 1945 pasal 18 disebutkan Gubernur dipilih secara demokratis, dipertegas dengan pasal 22 E pemilihan secara langsung oleh rakyat, khususnya rakyat Banten.

Baca juga:  Optimalisasi Pelayanan, SMSI Apresiasi RSUD Berkah Membentuk Unit Baru

Menurutnya, mengenai pengisian kekosongan jabatan gubernur lewat penunjukan penjabat gubernur tanpa melanggar peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik, serta tidak merugikan masyarakat Banten apabila dipilih kepala daerah tanpa melalui mekanisme pemilihan langsung.

“Artinya, jika hari ini kita bicara soal Otonomi Daerah, maka kewenangan pengangkatan harusnya melalui mekanisme sidang rapat Paripurna DPRD Provinsi. Mengingat, DPRD Provinsi memiliki kewenangan tersebut dan sekaligus mewakili suara rakyat, karena mereka dipilih oleh rakyat,” ucapnya.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya…