“Jangan sampai masyarakat datang ke kantor polisi untuk mencari keadilan, tetapi justru mendapatkan pelayanan yang tidak jelas atau merasa dipersulit. Polsek harus menjadi tempat masyarakat memperoleh perlindungan, bukan menambah beban masyarakat,” ujarnya.

PW HIMMAH Banten mendorong Kapolda memperkuat pengawasan internal, mengevaluasi kualitas pelayanan di Polres dan Polsek, serta membuka ruang kritik dan pengaduan publik secara responsif. Organisasi mahasiswa, menurutnya, harus ditempatkan sebagai mitra kontrol sosial yang konstruktif.

“Kapolda baru harus mampu membangun kepolisian yang terbuka terhadap kritik, profesional, dan dekat dengan masyarakat. Kami mendukung perbaikan institusi, tetapi juga akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial apabila masih ditemukan pelayanan yang buruk atau persoalan penegakan hukum yang merugikan masyarakat,” tutup Rizki Syahputra.

PW HIMMAH Banten berharap semangat Polisi Bersama Masyarakat benar-benar diwujudkan dalam perubahan pelayanan yang konkret, terukur, dan dirasakan langsung oleh warga Banten.

(Ard/Rdk)

iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *