BANTEN – Ketua Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) Provinsi Banten, Rizki Syahputra, menilai bahwa masih terdapat sejumlah persoalan mendasar di Provinsi Banten yang membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret dari pemerintah.
Berbagai persoalan tersebut meliputi tingginya angka pengangguran, ketimpangan kesempatan kerja, persoalan pertambangan dan kerusakan lingkungan, banjir yang terus berulang, pencemaran sungai, kualitas pelayanan kesehatan, hingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Menurut Rizki, keberhasilan pembangunan Banten tidak boleh hanya diukur dari angka investasi, pertumbuhan ekonomi, maupun megahnya pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menghadirkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk membanggakan capaian pembangunan, sementara di tengah masyarakat masih terdapat persoalan pengangguran, banjir, kerusakan lingkungan, sulitnya akses pelayanan kesehatan, serta berbagai persoalan sosial yang belum terselesaikan.”
PW HIMMAH Banten juga mendesak Gubernur Banten bersama seluruh bupati dan wali kota agar tidak hanya menyampaikan capaian pembangunan secara seremonial, tetapi berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan program pemerintah.
Secara khusus, PW HIMMAH Banten menyampaikan beberapa tuntutan:
1. Persoalan pengangguran: Pemerintah harus memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, serta memastikan investasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banten.
2. Pertambangan dan lingkungan: Memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, menindak perusahaan yang melanggar ketentuan, serta memulihkan lingkungan yang mengalami kerusakan.
3. Banjir dan pencemaran sungai: Melakukan pembenahan tata ruang, memperbaiki sistem drainase, menertibkan bangunan yang melanggar aturan, serta menindak pelaku pencemaran lingkungan.
4. Pelayanan kesehatan: Memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, terjangkau, berkualitas, dan tidak diskriminatif.
5. Transparansi anggaran: Memperkuat pengawasan penggunaan APBD agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
6. Pengawasan pembangunan: Memastikan proyek pembangunan dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, berkualitas, dan tidak menjadi ruang penyimpangan anggaran.
“Rakyat tidak cukup hanya disuguhi angka pertumbuhan ekonomi dan laporan keberhasilan pembangunan. Rakyat membutuhkan lapangan pekerjaan, lingkungan yang sehat, pelayanan publik yang layak, serta kepastian bahwa pemerintah benar-benar bekerja untuk kepentingan mereka,” tegas Rizki Syahputra.
Ia menambahkan, PW HIMMAH Banten akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan.
Kritik yang disampaikan bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan untuk memastikan pembangunan berjalan secara adil, transparan, bertanggung jawab, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Pemerintah harus hadir ketika rakyat menghadapi persoalan. Jangan hanya hadir ketika meresmikan pembangunan dan menyampaikan keberhasilan. Sebab, ukuran keberhasilan pemerintah yang sesungguhnya adalah sejauh mana rakyat merasakan manfaat dari kebijakan yang dibuat,” tutupnya.
(Ard/Rdk)
iklan
