BANTEN – Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) Provinsi Banten menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

PW HIMMAH Banten menilai bahwa wacana tersebut harus dikaji secara kritis dan tidak boleh menjadi jalan pintas pemerintah dalam menjawab persoalan perlindungan satwa langka. Badak Jawa merupakan satwa endemik Indonesia yang selama ini identik dengan ekosistem Ujung Kulon dan menjadi salah satu kebanggaan konservasi Provinsi Banten.

Ketua PW HIMMAH Banten, Rizki Syahputra, S.H.I., M.H., menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan pembenahan dan penguatan perlindungan habitat asli Badak Jawa, bukan justru mewacanakan pemindahan satwa dari kawasan yang selama ini menjadi rumah alaminya.

“Kami menolak apabila pemindahan Badak Jawa dijadikan solusi utama tanpa terlebih dahulu memaksimalkan perlindungan habitat aslinya. Jangan sampai pemerintah justru mengambil langkah memindahkan satwanya, sementara persoalan perlindungan kawasan, pengawasan, dan pengelolaan ekosistem Ujung Kulon belum sepenuhnya diselesaikan,” tegas Rizki.

Menurutnya, ancaman bencana alam maupun risiko kepunahan tidak boleh dijadikan satu-satunya alasan untuk memindahkan Badak Jawa. Pemerintah harus mampu menghadirkan strategi konservasi yang komprehensif dengan memperkuat mitigasi bencana, pengawasan kawasan, pemulihan ekosistem, serta perlindungan terhadap habitat dan sumber pakan.

JANGAN SAMPAI BANTEN KEHILANGAN IKON KONSERVASI NASIONAL

Rizki menyampaikan bahwa Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi biasa. Kawasan tersebut merupakan warisan ekologis Indonesia sekaligus bagian penting dari identitas Provinsi Banten.

“Badak Jawa adalah kebanggaan Banten. Ujung Kulon telah dikenal dunia sebagai habitat alami terakhir Badak Jawa. Jangan sampai muncul kebijakan yang justru menggeser perhatian dari upaya menyelamatkan habitat aslinya. Pemerintah harus punya komitmen kuat menjaga Ujung Kulon, bukan sekadar memindahkan persoalan ke wilayah lain,” ujarnya.

PW HIMMAH Banten juga mempertanyakan bagaimana jaminan keberhasilan adaptasi Badak Jawa apabila dipindahkan ke kawasan baru. Menurutnya, pemindahan satwa yang sangat langka harus mempertimbangkan faktor genetik, kesehatan, perilaku, ketersediaan pakan, dan keseimbangan ekosistem.

DESAK PEMERINTAH PRIORITASKAN UJUNG KULON

PW HIMMAH Banten mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan untuk:

1. Mengevaluasi kembali wacana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Jawa Timur.

2. Memprioritaskan perlindungan dan pemulihan habitat asli Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.

3. Memperkuat mitigasi bencana alam dan sistem pengamanan kawasan konservasi.

4. Membuka hasil kajian ilmiah kepada publik sebelum mengambil keputusan strategis terkait pemindahan satwa.

5. Melibatkan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, akademisi, ahli konservasi, dan masyarakat lokal dalam setiap kebijakan.

“Kami meminta pemerintah tidak mengambil keputusan yang berpotensi merugikan keberlanjutan konservasi di Banten. Kalau persoalannya adalah ancaman kepunahan, maka perkuat perlindungannya, perbaiki habitatnya, dan tingkatkan mitigasinya. Jangan menjadikan pemindahan sebagai jawaban pertama,” tambah Rizki.

Ia menegaskan bahwa PW HIMMAH Banten tidak menolak upaya penyelamatan Badak Jawa, tetapi menolak kebijakan pemindahan yang tidak didasarkan pada kajian transparan dan tidak menjadikan perlindungan habitat asli sebagai prioritas.

“Jangan sampai Badak Jawa kehilangan rumahnya atas nama penyelamatan. Ujung Kulon harus tetap menjadi prioritas konservasi nasional. Kami ingin pemerintah hadir menjaga warisan ekologis Banten agar tetap lestari bagi generasi mendatang,” tutup Rizki Syahputra.

(Ard/Rdk)

iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *