JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) kedatangan tamu tak biasa. Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambangi Gedung MA pada Selasa, 17 Juni 2026. Di hadapan Ketua MA Sunarto, para bos media digital ini tidak sedang memprotes sengketa pemberitaan, melainkan membawa proposal kerja sama yang ambisius: mencetak ribuan mediator bersertifikat dari kalangan pers di seluruh daerah.
Tujuannya mulia, yakni menyebarkan virus damai demi memangkas penumpukan perkara yang saban tahun menyelimuti meja para hakim agung.
Audiensi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum SMSI, Firdaus, dan diterima secara hangat oleh Ketua MA, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Nomor 0180/SMSI-Pusat/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026 terkait Program Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat.
Pada kesempatan tersebut, Firdaus menyebut bahwa media siber memiliki peran strategis untuk menjembatani informasi hukum ke masyarakat. SMSI melihat mediasi sebagai solusi strategis untuk membangun budaya penyelesaian konflik yang lebih efektif, cepat, dan berorientasi pada perdamaian.
”Kami ingin menyambut visi Ketua MA, Prof. Sunarto, untuk membumikan budaya mediasi ini di Indonesia. Melalui jaringan 3.181 perusahaan media siber di 35 provinsi, SMSI berkomitmen menjadi motor edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa penyelesaian sengketa tidak harus berakhir dengan menang atau kalah, tetapi dapat ditempuh melalui jalan damai dan musyawarah,” ujar Firdaus.
Ia menegaskan, pelatihan mediator yang diusulkan SMSI akan mengadopsi standar etika internasional yang tertuang dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct serta kode etik nasional Sapta Karsa Hutama. Nilai-nilai seperti independensi, integritas, ketidakberpihakan, kesetaraan, kepatutan, serta kompetensi akan menjadi fondasi utama.
Mencari Keadilan, Bukan Kemenangan Semata
Merespons inisiatif tersebut, Ketua MA Sunarto menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait pemahaman terhadap proses mediasi. Menurutnya, masih banyak pihak yang datang ke pengadilan dengan ambisi mencari kemenangan semata, bukan mencari keadilan yang sesungguhnya. Kondisi inilah yang memicu melonjaknya jumlah perkara di meja hijau setiap tahun.
Sunarto kemudian mencontohkan keberhasilan sistem mediasi di New South Wales (NSW), Australia. Di wilayah tersebut, fasilitas pengadilan dirancang untuk mendukung proses mediasi secara maksimal, mulai dari ruang negosiasi hingga ruang mediasi yang representatif.
”Hasilnya, sekitar 80 persen sengketa hukum di NSW dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa harus berlanjut ke persidangan. Mediasi pun menjadi budaya utama dalam penyelesaian konflik di masyarakat,” jelas Sunarto.
3 Fokus Utama Kerja Sama SMSI dan MA
Dalam proposal yang diajukan, SMSI menawarkan tiga poin fokus kolaborasi strategis, yaitu:
- Penyusunan Kurikulum: Menyusun kurikulum pelatihan mediator yang komprehensif dan relevan dengan tantangan sengketa di era digital.
- Sistem Sertifikasi: Mengembangkan sistem sertifikasi yang memenuhi standar Mahkamah Agung sehingga lulusannya diakui secara resmi.
- Pelatihan Berkala: Melaksanakan pelatihan secara rutin di berbagai daerah untuk menjangkau kalangan media, praktisi hukum, akademisi, hingga tokoh masyarakat.
Melalui kolaborasi ini, SMSI optimistis beban peradilan di Indonesia dapat berkurang drastis. Lebih dari sekadar mempercepat penyelesaian sengketa, gerakan ini diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat: dari pola menang-kalah di ruang sidang, menjadi budaya dialog dan musyawarah yang berkelanjutan.
Dalam pertemuan strategis ini, Ketua MA didampingi oleh beberapa pejabat teras MA, antara lain: Hakim Agung Heru Pramono
Dr. Adi Julia Cakrawala, S.H., M.Hum. (Kepala Biro Hukum dan Humas MA)
Didik Trisulistia, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Asisten Koordinator Ketua MA RI)
Edi Hudiata, S.H., M.H. (Hakim Yustisial MA RI)
Sementara dari pihak SMSI, hadir mendampingi Ketua Umum: Taufiqurohman, A.K. (Wakil Ketua Dewan Penasihat), Dr. Hendri Yanto Attan (Wakil Sekjen) Iwan Jamaluddin, (Bendahara SMSI Pusat), dr. Nishal Dilon (Direktur Media Crisis Center) Eman Sulaiman (Humas SMSI).
(Ard/Rdk)
