JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan perkembangan pemulihan pascabencana Sumatera yang telah berjalan hampir satu tahun. Kendati menunjukkan progres positif di berbagai sektor, Mendagri menyentil sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang dinilai lambat dalam memanfaatkan anggaran pemulihan.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) terkait Antisipasi Bencana Alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Mendagri menjelaskan bahwa rapat tersebut memfokuskan tiga hal utama: evaluasi pemulihan satu tahun terakhir, langkah antisipasi cuaca ekstrem, dan keberlanjutan program hingga 2027.
“Intinya Beliau (Presiden Prabowo) ingin mendapatkan laporan progres satu tahun pascabencana Sumatera. Kemudian langkah jangka pendek menghadapi potensi hujan dan hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Sekaligus perancangan program dan anggaran rehab-rekon untuk 2027,” ujar Tito.
Mendagri melaporkan penanganan pascabencana mencakup 53 kabupaten/kota terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sektor pemulihan meliputi infrastruktur konektivitas, fasilitas pendidikan dan kesehatan, pasar, sarana ibadah, pemulihan UMKM, hingga normalisasi sungai dan pembersihan material bencana.
Pemerintah juga terus mengejar pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
Mendagri mengakui bahwa cuaca ekstrem berupa hujan berlanjut yang memicu banjir dan longsor susulan menjadi hambatan utama di lapangan. Meski begitu, target rehabilitasi dan rekonstruksi terus didorong selesai secara permanen hingga 2028.
“Targetnya sampai tahun 2028. Yang penting semua kementerian, lembaga, dan pemda terus bergerak. Saya minta pemda memanfaatkan anggaran yang ada, baik dari Transfer ke Daerah (TKD) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Pemerintah pusat mencatat telah menyalurkan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun untuk wilayah terdampak. Rinciannya meliputi Belanja Tidak Terduga (BTT): Rp268 miliar, Tambahan TKD: Rp10,64 triliun, Tambahan Alokasi TKD Penanganan Bencana: Rp1,44 triliun.
Namun, Mendagri menyayangkan penyerapan dana di tingkat daerah yang belum merata.
“Realisasinya bervariasi. Di Sumatera Barat ada yang tertinggi mencapai 54 persen, tetapi ada juga daerah yang baru 5 persen. Saya ingatkan para kepala daerah, tambahan TKD dari Presiden tolong dimanfaatkan secara maksimal,” imbaunya.
Tito menyayangkan masih ada daerah yang realisasi anggarannya di bawah 10 persen. Padahal dana tersebut sangat krusial untuk kebutuhan mendesak masyarakat—seperti pengadaan tenda, perbaikan jalan rawan longsor, hingga pengerukan sungai.
Dalam konferensi pers tersebut, Mendagri didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Kepala BNPB Kristomei Sianturi.
(Ard/Rdk)
iklan
