TANGERANG – Lembaga pemantau kebijakan publik, TRUTH, mendesak para kepala daerah membuka ke publik penggunaan Biaya Penunjang Operasional (BPO) mereka.
Wakil Koordinator TRUTH, Jupri Nugroho, mengatakan keterbukaan itu sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
“Selama ini kita (publik) tidak pernah tahu BPO tersebut besarannya berapa dan digunakan untuk apa saja,” ujar Jupri Nugroho dalam keterangan tertulis, Kamis (17/2/2022).
Terlebih, kata dia, untuk kepala daerah populer yang banyak melakukan pencitraan di media massa seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Khofifah Indarparawansa.
Menurut TRUTH, penggunaan dana BPO Gubernur oleh keempat nama tersebut penting diketahui publik, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
