Close Ads

Iklan - Scroll untuk membaca artikel ↓

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
15 hari
Menuju Pelantikan Pengurus SMSI Kabupaten Tangerang

Forwat Tangsel Nilai Sekda Ingkar Janji, FPP Minta DPRD Banten Bentuk Pansus PPDB

Pendidikan  

Penulis: Rudi Salam

Logo Forwat. (Dok. Forwat/infotangerang.co.id)
Advertisement

TANGERANG – Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri (PPDB SMAN) yang dikelola Pemprov Banten belum transparan.

Pasalnya hampir sebulan yang lalu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten, M Tranggono, berjanji akan membuka informasi kriteria atau skor hasil pengumuman PPDB 2022 tetapi sampai saat ini belum terealisasi.

Hal ini menjadi sorotan Forum Wartawan Tangerang (Forwat) Korwil Kota Tangerang Selatan dan aktivis lainnya yang tergabung di Forum Pemerhati Pendidikan (FPP).

Sebelumnya, di bulan lalu, Forwat dan FPP menggelar aksi damai menuntut transparansi skor hasil pengumuman PPDB Online. Sehari setelah aksi unjuk rasa digelar, komunitas wartawan dan pemerhati pendidikan tersebut diundang Pj Sekda di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B).

Baca juga:  Suasana Haru Iringi Perpisahan Siswa SMP dan SMK Yayasan Pendidikan Putra Rifara

Forwat Korwil Kota Tangsel, Subaryudin mengatakan sebulan yang lalu setelah aksi damai perwakilan aktivis besoknya diundang untuk mediasi di KP3B dan Pj Sekda Provinsi Banten, M Tranggono. Dia berjanji akan membuka kriteria atau skor hasil pengumuman PPDB sebagai bentuk transparansi informasi publik.

“Sekda Banten ingkar janji, sampai saat ini belum terealisasi. Katanya sebagai bentuk transparansi informasi publik, tetapi belum juga dimunculkan. Apa sih sulitnya, toh skor itukan tinggal input, masa hampir sebulan belum selesai atau jangan-jangan berpotensi buah simalakama,” kata Subaryudin yang juga akrab disapa Bang Yuyu dalam keterangan tertulis diterima infotangerang.co.id, Senin (22/8/2022).

Baca juga:  Arief Pantau Langsung Hari Pertama Pelaksanaan PPDB Tingkat SMP, Bisa Daftar Online

Menurutnya, Pemprov Banten seharusnya memprioritaskan informasi publik sebagai kebutuhan masyarakat sesuai undang-undang nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Artikel selengkapnya di halaman berikutnya…

Advertisement
Scroll to Continue With Content

Iklan