Close Ads
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
89 hari
Menuju Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024 - 2029

Advertisement


Forwat Tangsel Nilai Sekda Ingkar Janji, FPP Minta DPRD Banten Bentuk Pansus PPDB

Pendidikan  

Penulis: Rudi Salam

Logo Forwat. (Dok. Forwat/infotangerang.co.id)
Advertisement

TANGERANG – Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri (PPDB SMAN) yang dikelola Pemprov Banten belum transparan.

Pasalnya hampir sebulan yang lalu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten, M Tranggono, berjanji akan membuka informasi kriteria atau skor hasil pengumuman PPDB 2022 tetapi sampai saat ini belum terealisasi.

Hal ini menjadi sorotan Forum Wartawan Tangerang (Forwat) Korwil Kota Tangerang Selatan dan aktivis lainnya yang tergabung di Forum Pemerhati Pendidikan (FPP).

Sebelumnya, di bulan lalu, Forwat dan FPP menggelar aksi damai menuntut transparansi skor hasil pengumuman PPDB Online. Sehari setelah aksi unjuk rasa digelar, komunitas wartawan dan pemerhati pendidikan tersebut diundang Pj Sekda di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B).

Baca juga:  Kolaborator Urban Studies UPJ, Prof Dieter Genske Dengan Segudang Prestasi

Forwat Korwil Kota Tangsel, Subaryudin mengatakan sebulan yang lalu setelah aksi damai perwakilan aktivis besoknya diundang untuk mediasi di KP3B dan Pj Sekda Provinsi Banten, M Tranggono. Dia berjanji akan membuka kriteria atau skor hasil pengumuman PPDB sebagai bentuk transparansi informasi publik.

“Sekda Banten ingkar janji, sampai saat ini belum terealisasi. Katanya sebagai bentuk transparansi informasi publik, tetapi belum juga dimunculkan. Apa sih sulitnya, toh skor itukan tinggal input, masa hampir sebulan belum selesai atau jangan-jangan berpotensi buah simalakama,” kata Subaryudin yang juga akrab disapa Bang Yuyu dalam keterangan tertulis diterima infotangerang.co.id, Senin (22/8/2022).

Baca juga:  SMP dan SMK Yayasan Darul Mu'in Pakuhaji Menerima Peserta Didik Baru, Menuju Pelajar Berkualitas

Menurutnya, Pemprov Banten seharusnya memprioritaskan informasi publik sebagai kebutuhan masyarakat sesuai undang-undang nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Artikel selengkapnya di halaman berikutnya…

Advertisement

Advertisement

Scroll to Continue With Content

Advertisement