Subaryudin menuturkan, dirinya dan para aktivis yang tergabung di FPP akan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten untuk membentuk panitia khusus (Pansus) penanganan persoalan kisruh PPDB yang dinilai sarat kecurangan.
“Kita bersama kawan-kawan akan memperjuangkan informasi sebagai hak masyarakat, kita akan meminta kepada DPRD Banten untuk membuat Pansus pembahasan dugaan kecurangan PPDB sesuai dengan undang-undang MD3 tentang fungsi dewan,” tegasnya.
Dugaan Kecurangan disampaikan salah seorang aktivis Tangerang, Saipul Basri. Dia merasa janggal atas tidak transparannya informasi publik yang menjadi milik masyarakat.
Menurut Saipul Basri, Pemprov Banten diduga sengaja menutup-nutupi informasi hasil PPDB. Karena terindikasi adanya permainan PPDB yang dilakukan secara sistemik, masif dan terstruktur.
“Informasi itukan menjadi hak masyarakat, kenapa hampir semua sekolah tidak mencantumkan skor dan kepala sekolah rata-rata sulit dikonfirmasi untuk dimintai keterangannya oleh wartawan, disuratin aja buat minta waktu wawancara tak mau ketemu,” ujar Saipul.
“Persoalan PPDB yang tidak transparan akan kita dorong bersama kawan-kawan aktivis ke DPRD Banten. Apabila masih juga sulit mendapatkan informasi publik, kita bersama kawan-kawan akan menggelar aksi damai kembali di Polda Banten, KP3B dan kemudian akan berlanjut sampai ke Kemendikbud dan Istana Presiden,” tambah Saipul pria yang familiar dipanggil Marsel.
(Rud/Rdk)
