JAKARTA – Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mendorong publik mengawasi penggunaan Biaya Operasional Gubernur (BPO) Ganjar Pranowo agar tidak digunakan untuk pencitraan dirinya.
Adib mengatakan, BPO Gubernur Jawa Tengah tersebut riskan disalahgunakan yang tidak sesuai peruntukannya.
“Mewaspadai penggunaan BPO ini penting terkait gubernur-gubernur yang potensial maju di Pilpres 2024. Jangan sampai BPO yang semestinya digunakan untuk kepentingan rakyat, digunakan untuk kepentingan politik,” kata Adib dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/9/2022).
“Nah ini yang menurut saya tidak elegan, karena BPO itu adalah murni untuk penunjang aktivitas sehari-hari Gubernur, bukan untuk pencitraan dirinya demi Pilpres,” lanjutnya.
Menurut Adib, Ganjar harus betul-betul paham soal ini, karena yang ditunggu masyarakat adalah sosok Ganjar Pranowo yang genuine, natural, alami.
“Tapi kalau ternyata ada dugaan penggunaan BPO untuk urusan Pilpres 2024 saya rasa ini tidak elegan,” imbuhnya.
Komunikolog Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menuturkan, Ganjar harus terbuka soal penggunaan dana BPO Gubernur. Hal itu untuk membuktikan kepada masyarakat jika memang dirinya sosok pemimpin yang terbuka.
“Karena uang yang digunakan adalah uang rakyat, satu sen pun harus dilaporkan untuk belanja apa saja,” tegasnya.
Bahkan, lanjut Emrus, tak hanya uang yang bersumber dari anggaran negara jika benar-benar transparan, Ganjar Pranowo juga harus terbuka soal penggunaan uang pribadi yang digunakan untuk kepentingan publik.