Pemberian sanksi kepada orang yang melangar prokes dilaksanakan oleh Satpol PP. Sedangkan bagi para pelaku usaha yang melanggar prokes akan diberikan sanksi berupa pembekuan izin usaha paling singkat 30 hari (tiga puluh) hari.
“Pergub dan Perda ini dianggap oleh reponden sebagai komitmen Pemerintahan Provinsi Banten dibawah kepemimpinan Wahidin Halim, dalam menekan jumlah penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat,” ucap Adib.
Layanan Kesehatan sendiri, lanjut Adib Miftahul, hanya mendapatkan persentase 6,8 persen sebagai kategori program Pemerintah Provinsi Banten paling mendesak untuk diselesaikan.
“Dari hasil survei yang kami lakukan, kategori program pemerintah Provinsi Banten yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah sembako murah. Dimana ada 17,9 persen responden menginginkan progam tersebut dilaksanakan,” jelasnya.
Kegiatan survei ini, masih kata Adib, dilakukan juga dalam rangka menilai kinerja Pemerintahan Provinsi Banten yang dipimpin oleh Wahidin Halim sebagai kepala daerah menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur di Mei 2022 mendatang.
Dari hasil survei, 58,4 persen responden menyatakan kinerja Pemerintah Provinsi Banten dibawah kepemimpinan Wahidin Halim berjalan dengan baik. Sedangkan 36,4 persen menyatakan buruk. Tentu saja hal ini perlu menjadi perhatian dari Wahidin Halim selaku Gubernur Provinsi Banten, mengingat wabah pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga berdampak
pada sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Bukan hal yang mudah menjalankan roda pemerintahan di tengah kondisi pandemi yang meluluhlantakkan sektor lain seperti ekonomi dan kesejahteraan. Namun demikian, Wahidin Halim berhasil meningkatkan kepercayaan publik dimana 58,4 persen responden menilai kinerja Gubenur Banten Wahidin Halim
berjalan Baik dan 3,9 persen menyatakan sangat baik. Tentu ini dapat menjadi catatan bagus untuk Wahidin,” pungkasnya. (Arf/Red)
