Close Ads

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ads


Kemendagri Minta Pj Bupati-Wali Kota Buat Kebijakan Berbasis Data

DKI Jakarta  

Sekjen Kemendagri selaku Plh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Suhajar Diantoro. (Puspen Kemendagri/infotangerang.co.id)
Advertisement

“Termasuk (kebijakan terhadap) perempuan yang berisiko tinggi ingin melahirkan, masyarakat buta huruf,” tambahnya.

Suhajar berharap para Pj Bupati/Wali Kota dapat menjadi pionir dalam menerapkan kebijakan berbasis data. Jika hal tersebut dapat diimplementasikan, ia meyakini akan lahir berbagai kebijakan yang lebih terukur secara masif. Di samping itu, untuk Pj Bupati/Wali Kota yang belum mengalokasikan anggaran dalam menerapkan kebijakan berbasis data, diharapkan agar membentuk pilot project untuk beberapa wilayah.

Baca juga:  Menag Yaqut Bikin Gaduh, Bandingkan Suara Azan Bising dengan Gonggongan Anjing

“Supaya dilihat nanti Bappeda punya data lengkap (Pemda) tinggal minta share. Supaya program-program penting yang sudah dicanangkan Presiden itu bisa terdukung dengan data yang lengkap di daerah kawan-kawan,” pungkasnya.

Baca juga:  Mengaku Tidak Ada Hubungan dengan Eko Kuntadhi, Pengamat: Ganjar Pembohong

(Rdk)

Iklan Ads

Advertisement

Scroll to Continue With Content

Advertisement