DK PWI se-Indonesia menyepakati dalam Pilkada 2020 sudah seharusnya wartawan menjaga jarak yang sama dengan semua kontestan. Begitulah mestinya wartawan berperan, berfungsi sehingga eksistensinya punya kontribusi merawat dan mengembangkan demokrasi, mengawal bangsa dan negara mencapai cita-citanya.
“Kontestasi pemimpin rakyat harus dijaga, berjalan dengan sangat demokratis supaya menghasilkan pemimpin amanah. Itu sebabnya Pilkada harus dijaga agar berlangsung jujur dan adil, tidak dikotori praktek money politics,” tambahnya.
Ilham mengapresiasi sikap Dewan Kehormatan Provinsi yang dalam rapat konsolidasi tadi menunjukkan sikap proaktif mengawasi anggotanya mematuhi ketentuan organisasi, kode etik jurnalistik, kode perilaku wartawan. Sebagai individu wartawan memang tetap memiliki hak politiknya. Silahkan salurkan itu di TPS. Namun, ketika menjalankan profesi maka ia diikat oleh kode etik profesi. Justru karena itu profesi ini tetap dihargai dan dipercaya sampai sekarang.
Ilham juga mengingatkan Dewan Kehormatan Pusat dan Provinsi adalah produk kongres dan konferensi di daerah, yang mempunyai kedudukan yang setara dengan pengurus PWI. Dalam posisi itu DK wajib membantu Pengurus Harian PWI membangun organisasi sesuai amanah yang diterimanya dari kongres dan konferensi. Harus mampu bertindak tegas menyingkirkan benalu-benalu yang hanya mencari keuntungan pribadi dari organisasi PWI.
“Hanya dengan begitu anda semua dapat meninggalkan legacy, seperti legacy yang diwariskan pendahulu kita, wartawan-wartawan pendiri PWI yang hebat-hebat,” jelasnya. (Arf/Red)
Source: SMSI Kabupaten Tangerang.
