Close Ads
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
89 hari
Menuju Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024 - 2029

Advertisement


Nasib Al Muktabar di Ujung Tanduk, Jokowi Kembali Absen di PTUN Jakarta

DKI Jakarta  

Pj Gubernur Banten, Al Muktabar. (Foto: ist)
Advertisement

JAKARTA – Gugatan Keppres pengangkatan Pj Gubernur Banten di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kini memasuki masa sidang kelima.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai pihak tergugat belum juga menunjuk kuasa hukumnya.

Majelis Hakim PTUN Jakarta, Andi Maderumpu, SH. MH bahkan memberikan teguran keras, dengan meminta Panitera Pengganti untuk memberikan kembali surat panggilan kepada Jokowi untuk segera mendaftarkan surat kuasanya dan menanggapi gugatan penggugat.

“Sampai batas waktu yang ditentukan tergugat belum memberikan jawaban. Sebab itu, Majelis Hakim meminta agar tergugat untuk segera memberikan jawabannya,” tegas Andi dalam e-court PTUN Jakarta.

Baca juga:  Webinar Series Keuda Update ke-13, Ini Penjelasan Dirjen Bina Keuda Tentang Gaji PPPK

Seperti diketahui sebelumnya, Aktivis Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) DPC Banten Rizki Aulia Rohman secara resmi melakukan langkah hukum gugatan Tata Usaha Negara ke PTUN Jakarta dalam merespon Keputusan Presiden tentang Pengangkatan penjabat Gubernur Banten. Sidang gugatan telah berlangsung sejak Rabu, 13 Juli 2022. Gugatan tersebut teregister di PTUN Jakarta dengan nomor 202/G/2022/PTUN.JKT.

Rizki beralasan, dasar gugatan perihal penjabat Gubernur Banten karena telah merugikan hak demokrasi masyarakat Banten. Karena dalam melakukan pengangkatan penjabat gubernur harus memuat aturan pelaksana terkait mekanisme pemilihan yang terbuka, transparan dan akuntabel sehingga tidak menggeser prinsip demokrasi.

Baca juga:  Atasi Kemiskinan Ekstrem, Kepala BSKDN Dukung Pembangunan Rumah Layak Huni

Kuasa Hukum Raden Elang Yayan Mulyana yang bertindak sebagai kuasa hukum Rizki mengatakan, tidak hadirnya Kuasa Hukum Presiden menunjukan jika Jokowi tidak memiliki alasan yang kuat untuk membantah objek gugatan terkait Keppres pengangkatan Pj Gubernur Banten, Al Muktabar.

Advertisement

Advertisement

Scroll to Continue With Content

Advertisement