4. Pelayanan kesehatan: Memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, terjangkau, berkualitas, dan tidak diskriminatif.
5. Transparansi anggaran: Memperkuat pengawasan penggunaan APBD agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
6. Pengawasan pembangunan: Memastikan proyek pembangunan dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, berkualitas, dan tidak menjadi ruang penyimpangan anggaran.
“Rakyat tidak cukup hanya disuguhi angka pertumbuhan ekonomi dan laporan keberhasilan pembangunan. Rakyat membutuhkan lapangan pekerjaan, lingkungan yang sehat, pelayanan publik yang layak, serta kepastian bahwa pemerintah benar-benar bekerja untuk kepentingan mereka,” tegas Rizki Syahputra.
Ia menambahkan, PW HIMMAH Banten akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan.
Kritik yang disampaikan bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan untuk memastikan pembangunan berjalan secara adil, transparan, bertanggung jawab, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Pemerintah harus hadir ketika rakyat menghadapi persoalan. Jangan hanya hadir ketika meresmikan pembangunan dan menyampaikan keberhasilan. Sebab, ukuran keberhasilan pemerintah yang sesungguhnya adalah sejauh mana rakyat merasakan manfaat dari kebijakan yang dibuat,” tutupnya.
(Ard/Rdk)
iklan
