PW HIMMAH Banten mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan untuk:
1. Mengevaluasi kembali wacana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Jawa Timur.
2. Memprioritaskan perlindungan dan pemulihan habitat asli Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.
3. Memperkuat mitigasi bencana alam dan sistem pengamanan kawasan konservasi.
4. Membuka hasil kajian ilmiah kepada publik sebelum mengambil keputusan strategis terkait pemindahan satwa.
5. Melibatkan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, akademisi, ahli konservasi, dan masyarakat lokal dalam setiap kebijakan.
“Kami meminta pemerintah tidak mengambil keputusan yang berpotensi merugikan keberlanjutan konservasi di Banten. Kalau persoalannya adalah ancaman kepunahan, maka perkuat perlindungannya, perbaiki habitatnya, dan tingkatkan mitigasinya. Jangan menjadikan pemindahan sebagai jawaban pertama,” tambah Rizki.
Ia menegaskan bahwa PW HIMMAH Banten tidak menolak upaya penyelamatan Badak Jawa, tetapi menolak kebijakan pemindahan yang tidak didasarkan pada kajian transparan dan tidak menjadikan perlindungan habitat asli sebagai prioritas.
“Jangan sampai Badak Jawa kehilangan rumahnya atas nama penyelamatan. Ujung Kulon harus tetap menjadi prioritas konservasi nasional. Kami ingin pemerintah hadir menjaga warisan ekologis Banten agar tetap lestari bagi generasi mendatang,” tutup Rizki Syahputra.
(Ard/Rdk)



