Close Ads
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ads


Ketum SMSI: Selama 10 Tahun Era Jokowi, Media Siber Justru Merasa ‘Dimusuhi’

Kekhawatiran tersebut disampaikan Firdaus dalam podcast "Suara Kita" pada Jumat, 26 September 2025, di Kantor Sekretariat bersama SMSI Tangerang Raya baru-baru ini. Ia menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan organisasi, melainkan menyangkut misi besar menuju Indonesia Emas 2045.

Headline  

Editor: Ardiansyah

Foto: Tangkapan layar pada Podcast Mediantara SMSI Kota Tangerang. (Dok. infotangerang.co.id)
Advertisement

“Mereka beri stigma ini media abal-abal,” ungkapnya. Padahal, media siber menawarkan jangkauan tak terbatas dan biaya operasional yang lebih rendah, mampu menerobos “blokade” informasi yang dikuasai konglomerasi.

Sorotan pada Podcast dan Seruan Agar Negara Hadir

Firdaus juga menyoroti tantangan baru, yakni kemunculan platform digital personal seperti podcast. Ia mempertanyakan apakah konten yang dikelola perorangan, seperti milik Karni Ilyas atau Abraham Samad, sudah memenuhi kaidah jurnalistik, khususnya prinsip cover both sides.

Baca juga:  SMSI Turut Meriahkan Jalan Santai Hari Kebebasan Pers Sedunia yang Diadakan Dewan Pers

“Negara pun, tokoh-tokoh pers pun yang ada di Dewan Pers kelihatannya belum menyiapkan konsep ini,” tandasnya.

Sebagai respons, SMSI berencana menggelar diskusi maraton hingga Hari Pers Nasional (HPN) mendatang untuk merumuskan masa depan media baru.

Baca juga:  Buka Pelatihan Satpam Bersama PIK 2, Bupati Tangerang: Prioritaskan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Bekerja

Di akhir pernyataannya, Firdaus menyampaikan harapan utamanya: kehadiran negara. Kehadiran yang dimaksud bukan dalam bentuk bagi-bagi proyek iklan, melainkan dalam bentuk regulasi yang menciptakan ruang bagi media siber, terutama yang kecil, untuk berkompetisi sehat.

Baca juga:  SMSI Aceh Buka Donasi Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Aceh, Dana Terkumpul Rp 25,5 Juta

“Negara bisa hadir dengan memfasilitasi pelatihan untuk peningkatan SDM, atau menyediakan server bersama bagi media-media startup di daerah,” tutupnya, menyerukan agar pemerintah fokus pada kompetisi yang sehat, bukan ketergantungan pada anggaran negara.

(Ard/Rdk)

Iklan Ads

Advertisement

Scroll to Continue With Content

“Mereka beri stigma ini media abal-abal,” ungkapnya. Padahal, media siber menawarkan jangkauan tak terbatas dan biaya operasional yang lebih rendah, mampu menerobos “blokade” informasi yang dikuasai konglomerasi.

Sorotan pada Podcast dan Seruan Agar Negara Hadir

Firdaus juga menyoroti tantangan baru, yakni kemunculan platform digital personal seperti podcast. Ia mempertanyakan apakah konten yang dikelola perorangan, seperti milik Karni Ilyas atau Abraham Samad, sudah memenuhi kaidah jurnalistik, khususnya prinsip cover both sides.

Baca juga:  Bulan Penuh Berkah, SMSI Tangsel Rajut Kekompakan Bagikan Takjil Kepada Pengguna Jalan

“Negara pun, tokoh-tokoh pers pun yang ada di Dewan Pers kelihatannya belum menyiapkan konsep ini,” tandasnya.

Sebagai respons, SMSI berencana menggelar diskusi maraton hingga Hari Pers Nasional (HPN) mendatang untuk merumuskan masa depan media baru.

Baca juga:  SMSI Gelar Rapat Bersama Dewan Pembina dan Dewan Pakar untuk Rumuskan Sikap Kebangsaan

Di akhir pernyataannya, Firdaus menyampaikan harapan utamanya: kehadiran negara. Kehadiran yang dimaksud bukan dalam bentuk bagi-bagi proyek iklan, melainkan dalam bentuk regulasi yang menciptakan ruang bagi media siber, terutama yang kecil, untuk berkompetisi sehat.

Baca juga:  SMSI Aceh Buka Donasi Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Aceh, Dana Terkumpul Rp 25,5 Juta

“Negara bisa hadir dengan memfasilitasi pelatihan untuk peningkatan SDM, atau menyediakan server bersama bagi media-media startup di daerah,” tutupnya, menyerukan agar pemerintah fokus pada kompetisi yang sehat, bukan ketergantungan pada anggaran negara.

(Ard/Rdk)

Iklan Ads

Advertisement