Close Ads

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ads


Survei KPN Soal Pelayanan Publik di Tangerang Raya: Kota Tangerang Unggul, Kabupaten Tangerang Paling Bontot

Tangerang Raya  

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul (tengah) bersama Komunikolog Politik dan Kebijakan Publik dari Forum Politik Indonesia (FPI) Tamil Selvan (kiri).
Advertisement

Menurut pria yang akrab disapa Kang Tamil mengatakan, pertanyaan pertama tentang kepuasan pelayanan publik, merupakan jawaban jujur dari responden karena sifat pertanyaan yang on the spot. Menurutnya kepuasan yang mencapai 60% lebih merupakan cerminan real prestasi Pemerintah Kota Tangerang.

“Memimpin 13 Kecamatan dengan APBD kurang lebih 4 triliun dan tanpa ada wilayah yang di handle oleh pengembang, kepuasan masyarakat 60% itu sungguh prestasi besar,” imbuhnya.

Disisi lain, menelaah hasil survei Kabupaten Tangerang, Kang Tamil justru memberi pandangan berbeda dari kritik-kritik diruang publik yang tendensius dengan Pemerintahan Kabupaten. Menurutnya, jumlah wilayah yang dipimpin oleh pemerintah Kabupaten Tangerang dengan jumlah APBD yang hanya sekitar 6 triliun dianggap tidak balance.

Baca juga:  Pria Dengan Gangguan Jiwa Tenggelam Di Danau Bekas Galian Di Panongan

“Jadi salah jika kita menyalahkan seolah pemerintah kabupaten ini tidak bekerja, justru secara fundamental APBD sangat terbatas untuk wilayah yang begitu luas,” paparnya.

Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan bahwa secara hipotesa Pemerintah Kabupaten sudah tepat membuka ruang investasi swasta di wilayahnya, walaupun ada implikasi terkait tata ruang tata wilayah yang merugikan masyarakat.

“Itu bagian dari resiko kewenangan. Poinnya adalah alasan pengambilan keputusan itu tidak diketahui masyarakat, sehingga muncul kritik. Solusinya Komunikasi Publik Pemkab harus diperkuat,” jelasnya.

Baca juga:  Bagi PDI Perjuangan Tangsel, 17 Agustus Arti Kekompakan dan Kemenangan

Sebagai informasi, survei tersebut berlangsung pada 10-15 November 2022 yang mengukur kepuasan warga pada isu pelayanan publik, aksesiblitas, banjir, macet. Kesehatan, ketimpangan sosial, bantuan sosial, lapangan kerja, UMKM, pendidikan, dan kebijakan anggaran.

Survei menggunakan metodologi multistage random sampling (MRO) margin of error sekitar 3,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

(Rdk)

Iklan Ads

Advertisement

Scroll to Continue With Content

Advertisement