“Kedua, memperketat pengawasan pendistribusian penyaluran BBM. Ketiga melakukan pengawasan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menjadi program legislatif nasional,” ujarnya.
“Demikian Pakta Integritas ini kami buat tanpa paksaan dari pihak manapun,” tegas Saipul Milah anggota Komisi II Fraksi Golkar disambut tepuk tangan para mahasiswa.
Sementara itu, anggota Komisi IV, Apanudin, mengatakan kenaikan subsidi harga BBM yang dilakukan pemerintah sangat dirasakan di level masyarakat kalangan bawah.
“Maka kami sebagai perwakilan rakyat menerima dan menampung, sehingga apa yang menjadi keinginan dan tuntutan masyarakat yang disampaikan mahasiswa ini tersampaikan dengan baik,” ujar Apanudin politisi dari partai Gerindra yang juga akrab disapa Jalu.
Pihaknya berjanji akan menyampaikan tuntutan para mahasiswa tersebut kepada para pimpinan DPRD Kota Tangerang.
“Kita akan diskusikan, follow up ke ketua dan pimpinan DPRD secara politik. Karena ini ranahnya politik, keputusan kita keputusan kolektif kolegial,” jelasnya.
(Rud/Rdk)
