Penerapan UU ITE, Ketum SMSI Dukung Kapolri Utamakan Langkah Damai

Penulis -

Selasa, 23 Februari 2021 - 12:01 WIB

Foto: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly (tengah) menerima kunjungan Ketum SMSI, Firdaus bersama jajaran.

Foto: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly (tengah) menerima kunjungan Ketum SMSI, Firdaus bersama jajaran.

JAKARTASerikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambut positif kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Listyo Sigit Prabowo.

Melalui kebijakannya, Polri dibawah kepemimpinannya kini lebih mengedepankan pola restorative justice atau jalan damai, kecuali yang memecah belah bangsa terkait penanganan kasus yang berkaitan dengan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam Surat Edaran Nomor 2/II/2021, Kapolri meminta penyidik menentukan dengan tegas apakah sebuah laporan masuk dalam kategori kritik, masukan, hoaks, atau pencemaran nama baik.

Bila masih kategori pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, Kapolri meminta penyidik mengedepankan jalur damai.

Menanggapi surat edaran Kapolri tersebut, hari Senin (22/2/2021), Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus didampingi sekretaris Jenderal SMSI M Nasir menyampaikan kebijakan Kapolri tersebut merupakan langkah positif yang telah dibuat institusi Polri di tengah maraknya kasus pelanggaran UU ITE khususnya kepada media.

Baca Juga :  Presiden Joko Widodo Dipastikan Hadir Pada Hari Pers Nasional 2021

Namun demikian Firdaus berpendapat, UU ITE sejatinya dilahirkan untuk mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk itu ia berharap UU ITE dikembalikan ke alurnya awalnya tersebut dan pasal 27, 28, 29, serta 45 dalam UU ITE, sebaiknya dihapus dan pengaturan pasal-pasal tersebut dikembalikan ke KUHP.

Presiden RI Joko Widodo sebenarnya sudah mewacanakan untuk merevisi UU ITE tersebut, karena di dalamnya terdapat pasal “karet” yang multitafsir dan memungkinkan disalahgunakan oleh penegak hukum atau orang yang berperkara.

Baca Juga :  PWI dan SMSI Banten Berpesan Pers Harus Netral di Pilkada 2020

Surat edaran Kapolri tersebut dipandang Firdaus sebagai langkah bijaksana dalam menangani perkara pelanggaran UU ITE.

Firdaus memberi contoh, walaupun telah ada kesepakan kesepahaman atau MoU antara Dewan Pers dan Polri tentang kasus pers agar ditangani dengan menggunakan UU Pers, tetapi masih banyak khususnya di daerah, wartawan yang dikriminalasi dengan UU ITE karena pemberitaanya.

“Kita tetap dukung kebijakan yang telah dikeluarkan Kapolri, sambil kita menunggu rekomendasi revisi UU ITE yang tengah dirumuskan Dewan Pers terkait penyempurnaan UU ITE yang kini tengah digodok pemerintah,” tutur Firdaus. (Hen/Red)

Source: SMSI Kabupaten Tangerang.

Share :

Baca Juga

DKI JAKARTA

Gerakan Jumat Berkah, Kabaharkam Polri Bersama Prima DMI: Mari Jaga Persatuan dan Kesatuan

DKI JAKARTA

Komitmen SMSI: Arahkan Anggota untuk Tetap UKW di PWI

DKI JAKARTA

Masukan Mendagri Kepada Calon Kapolri: Soliditas Internal dan Penegakkan Hukum yang Tegas

DKI JAKARTA

Badan Litbang Kemendagri Cari Solusi Konflik Pertanahan

DKI JAKARTA

Indosat Ooredoo Siap Penuhi Kebutuhan Komunikasi Digital Saat Libur Nataru

DKI JAKARTA

Forum Pariwisata Global Gelar Tours Conference Hybrid, Ini Tips Bisnis Baru Pariwisata

DKI JAKARTA

Kemendagri Berharap RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Mampu Minimalisir Resistensi

DKI JAKARTA

Siang Hari Kapolri Dipanggil Presiden, Sore Hari Dua Kapolda Dicopot