Close Ads

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Iklan


DPRD Kota Tangerang Tasril Jamal Soroti Tata Kelola Danau Cipondoh: Diduga Amburadul

Bakal calon Wali Kota Tangerang di 2024 ini meminta kepada pihak dari Provinsi Banten menyerahkan pengelolaan danau Cipondoh tersebut ke Pemerintah Kota Tangerang agar mudah dipantau dan dikelola secara baik dan profesional.

Kota Tangerang  

Editor: Redaksi

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Tasril Jamal. (Glend Karisoh/infotangerang.co.id)
Advertisement

“Coba liat sekarang danau Cipondoh jadi semrawut, acak-acakan dan amburadul. Dari pedagang yang berjualan disana serta perparkiran, yang uang setorannya entah kemana, lalul lintas jalanan di buat macet luar biasa terutama di hari Sabtu dan Minggu. Karena ini berdampak dari kelola oknum-oknum yang dianggap tidak profesional,” ungkap Tasril.

“Saya berharap Provinsi Banten dapat bekerjasama terkait pengelolaan danau Cipondoh ini harus ditangani secara baik dan Profesional. Pemkot kan, ada BUMD namanya PT TNG, agar danau ini dikelola secara baik sehingga bisa melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), agar mereka mempunyai penghasilan yang dapat berkontribusi pastinya kepada daerah dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang itu sendiri,” jelasnya.

Baca juga:  Ramadhan di Tengah Pandemi, Info Tangerang Berbagi Takjil dan Masker

Selain itu, Tasril mengungkapkan sertifikat danau Cipondoh dulu pernah digadai ke Singapura.

“Itu bekerja sama dengan sebuah perusahaan dari Jakarta dan digadaikan ke Singapura. Makanya danau Cipondoh sempat terbengkalai sekian tahun. Namun sertifikat itu sudah kembali ke provinsi,” tuturnya.

Sertifikat yang dimaksud itu, lanjut Tasril, adalah sertifikat yang dimiliki Pemda Provinsi Banten yang dibuat oleh oknum-oknum yang tinggal di wilayah sekitaran danau itu.

Baca juga:  Kisah Nenek Tua Meninggal di Atas Becak, Ini Kata Direktur RSUD Kota Tangerang

“Terkait informasi ini saya dapat dari pejabat PU Provinsi Banten yang mengatakan agak aneh kalau di danau Cipondoh ini ada 13 sertifikat. Saya menganalisa dengan mudahnya oknum ini membuat sertifikat, mungkin saja punya link atau kongkalikong antara mafia tanah dan oknum pejabat yang melakukannya secara mulus sehingga bisa menerbitkan sertifikat yang dianggap liar itu,” pungkasnya.

Follow Video INFO TANGERANG dan Berita infotangerang.co.id di Google News

(Gln/Rdk)

Simak video Kemenparekraf launching AKI 2023:

https://youtu.be/VDDp3qM-t7A

Iklan Ads

Advertisement

Scroll to Continue With Content

Advertisement