JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori mengaku akan memberikan dukungan terhadap pengembangan literasi dan numerasi pendidikan di daerah. Hal itu disampaikan Sekjen Kemendagri pada Raker/RDP terkait dukungan Kemendagri dalam peningkatan literasi, Jakarta, Rabu (25/11/2020).
Pada kesempatan tersebut, Hudori menyampaikan upaya-upaya yang sudah dilakukan Kemendagri untuk mendukung kemajuan pendidikan di daerah terkait literasi dan numerasi, melalui Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 420/9239/SJ Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pendidikan Literasi Sekolah di Daerah (Gubernur KDH Provinsi), dan SE Mendagri No 420/9240/SJ Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Literasi di Daerah.
Peraturan tersebut guna mendorong satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan pendidikan literasi sekolah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan program lain terkait dengan gerakan literasi sekolah. Selain itu, gerakan literasi sekolah seperti ini juga sudah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
“Pertama memerintahkan kepada perangkat daerah kabupaten/kota, karena ini menyangkut soal pendidikan, ini juga literasi, ini menyakut pendidikan layanan dasar. Ini yang membidangi pendidikan artinya ada dinas pendidikan, agar satuan pendidikan dasar. Misalkan, SD dan Madrasah Ibtidaiyah, serta SMP dan juga Madrasah Tsanawiyah dapat meningkatkan pendidikan literasi sekolah,” tuturnya.
Hudori juga mengatakan bahwa pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan kerjasama dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF) terkait pengembangan literasi di dunia pendidikan Indonesia. Projek tersebut diadakan di beberapa kabupaten yang ada di provinsi Papua dan Papua Barat, diantaranya: Biak, Sorong, Jayawijaya, Manokwari, dan Jayapura. Dengan demikian, Ia berharap dukungan dari Pemda untuk memonitoring pelaksanaan pendidikan literasi sekolah tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat telah mengupayakan agar kebijakan pendidikan literasi sekolah dapat diintegrasikan dalam dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah daerah.
“Kedua, adalah segera melaksanakan pengembangan pendidikan literasi sekolah khususnya pelaksanaan pendidikan literasi kelas awal di wilayah masing-masing, baik di provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan model pengembangan literasi kelas awal dari Provinsi Papua dan Papua Barat,” ujarnya.
