JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) beraudiensi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Pusat, Rabu (16/2/2022).
Ketua Umum Apdesi H Surta Wijaya mengatakan, dalam kunjungannya DPP Apdesi diterima langsung oleh menteri, wakil menteri (Wamen) serta sekretaris jendral (Sekjen) Kementerian ATR/BPN.
“Alhamdulillah kami diterima langsung oleh menteri, wamen serta sekjen Kementerian ATR/BPN di kantornya,” kata Surta Wijaya.
Lanjut Surta, dalam audiensi tersebut DPP Apdesi menyampaikan hasil rekomendasi dari Apdesi, di antaranya sinergitas DPP Apdesi dengan kementerian ATR/BPN, adanya penambahan anggaran dalam pembuatan PTSL, adanya perubahan regulasi, kaitan peralihan hak milik tanah yg sudah bersertifikat, kepala desa wajib menjadi saksi dalam transaksi administrasi, adanya redistribusi tanah bagi desa-desa kawasan hutan.
“Tadi kami sampaikan kepada Pak Menteri dan jajarannya terkait beberapa rekomendasi dari Apdesi. Alhamdulillah, mereka merespon dengan baik,” ujarnya.
Surta berharap, apa yang Apdesi sampaikan dalam audiensi dapat terealisasikan untuk Rakyat Indonesia, khususnya untuk para petani.
Mereka tidak hanya sebagai penggarap, tapi harus sebagai pelaku juga bagi tanah-tanah yang dikelola.
“Saya berharap apa yang kami rekomedasikan dapat terealisasi untuk rakyat, khususnya untuk petani. Jangan hanya menjadi penggarap, tetapi harus menjadi pelaku bagi tanah-tanah yang beliau kelola,” pungkasnya.
(Jar/Fan)
