INFOTANGERANG.CO.ID – Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) merupakan langkah taktis jangka pendek untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) harian. Kebijakan ini dirancang tanpa mengorbankan produktivitas dan pelayanan publik.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Matahukum, Mukhsin Nasir, menilai bahwa kebijakan WFH tidak boleh mengganggu pelayanan umum dan birokrasi administrasi negara. Ia mengingatkan agar WFH yang diterapkan pada hari Jumat tidak dimaknai oleh para pegawai sebagai hari libur panjang.
“Jangan sampai WFH satu hari di hari Jumat dimaknai oleh para pegawai sebagai hari libur panjang. Itu berbahaya,” ujar Mukhsin, Sabtu, 4 April 2026.
Mukhsin menjelaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah meminimalkan penggunaan BBM. Jika pegawai justru memanfaatkan WFH untuk liburan atau pelesiran, maka bukan penghematan yang terjadi, melainkan pembengkakan konsumsi BBM.
Oleh karena itu, ia mendorong setiap lembaga pemerintah untuk menggunakan kontrol digital guna memastikan ASN yang menerapkan WFH benar-benar bekerja dari rumah, bukan berada di tempat wisata.
Selain itu, Mukhsin menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak berarti terjadi kekosongan unsur pimpinan di setiap kantor pemerintahan. Menurutnya, pimpinan tidak boleh menjalani WFH di rumah karena kebijakan ini tidak diterapkan dalam kondisi genting atau darurat.
“Unsur-unsur pimpinan pada kantor pemerintahan tidak boleh kosong. Keberadaan mereka juga sebagai kontrol dari masing-masing lembaga. Jangan sampai pimpinannya sendiri sedang pelesiran, bagaimana bisa mengontrol bawahannya?” tegasnya.
Mukhsin juga berharap kebijakan WFH yang diterapkan di lingkungan pemerintahan dapat menjadi contoh bagi masyarakat umum untuk belajar hemat energi. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas seremonial atau “healing” yang menggunakan transportasi, baik pribadi maupun umum, jika tidak benar-benar diperlukan.
Dengan pengawasan yang ketat dan kesadaran bersama, kebijakan WFH diharapkan benar-benar mencapai target efisiensi energi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
(AD/Rdk)
